Andre Rosiade Minta Jokowi Telepon Raja Salman agar Beri Kuota Haji 2021

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 03 Jun 2021 11:46 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar GeNose C19 dapat dijadikan alat tes COVID-19 di bandara.
Foto: Andre Rosiade
Jakarta -

Nasib kuota haji Indonesia 2021 masih belum jelas walaupun vaksin Sinovac telah disertifikasi oleh WHO. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta pemerintah melobi Arab Saudi untuk memberi kuota haji bagi Indonesia.

"Vaksin Sinovac alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat dari WHO. Nah, untuk itu, sesuai aspirasi umat Islam yang ada di Indonesia saya meminta Pak Menteri segera mendorong Presiden Jokowi untuk menelepon Raja Arab Saudi agar kuota haji kita bisa keluar," kata Andre saat rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir di ruang rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Andre mendorong Erick melapor ke Jokowi soal sertifikasi Sinovac oleh WHO. Dia meminta pemerintah memperjuangkan kuota haji Indonesia tahun 2021 ini.

"Bagaimanapun, umat Islam Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia," ujar Andre.

Saudi Belum Buka Kuota Haji

Bukan hanya Indonesia, kuota haji bagi negara lain juga belum jelas. Arab Saudi belum memberi pernyataan apakah akan membuka haji untuk warga dunia atau hanya bagi warga Arab yang tinggal di wilayah Arab Saudi, seperti pada 2020.

Sejauh ini, Arab Saudi baru membuka akses bagi warga dari 11 negara. Tak ada Indonesia dalam daftar 11 negara tersebut. 11 Negara itu adalah:

1. Amerika Serikat
2. Inggris
3. Irlandia
4. Italia
5. Jepang
6. Jerman
7. Prancis
8. Portugal
9. Swedia
10. Swiss
11. Uni Emirat Arab

Muhammadiyah Sarankan RI Tak Kirim Jemaah Haji

PP Muhammadiyah menyarankan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Aspek kesehatan menjadi pertimbangannya. "Sebaiknya tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan haji. Risikonya sangat besar, baik dari sisi kesehatan maupun penyelenggaraan," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti lewat pesan singkat, Rabu (2/6/2021).

Mu'ti mengatakan pemerintah tidak melanggar syariat dan UU Haji jika tak memberangkatkan jemaah. Berdasarkan syariat, kata Mu'ti, haji dapat dilaksanakan apabila perjalanan dan pelaksanaan aman.

"Sesuai UU haji, penyelenggaraan haji juga disyaratkan adanya jaminan keamanan, keselamatan, dan ketertiban," ujar dia.

Kemenag Umumkan soal Haji Hari Ini

Kementerian Agama (Kemenag) akan mengumumkan secara resmi nasib ibadah Haji 2021. Pengumuman itu akan disampaikan hari ini.

"Bersama seluruh anggota Komisi VIII tadi sudah bicara, mendiskusikan pelaksanaan ibadah mulai A sampai Z," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas seusai rapat tertutup di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

"Kita ambil kesimpulan karena harus ada yang kita tata terlebih dahulu. Insyaallah besok siang akan kami umumkan secara resmi di kantor Kemenag di Thamrin," sambungnya.

Menag Yaqut meminta publik bersabar mengenai sikap pemerintah soal ibadah Haji tahun ini. Hal ini, menurut Yaqut, demi keterbukaan dan transparansi nanti saat pengumuman.

"Jadi mohon dipahami, sabar sebentar, ash-shabru jamiil, orang sabar itu baik, bagus, cantik. Jadi kalau mau ganteng, bagus, cantik, jadi sabar dikit," ujarnya.

(tor/tor)