.webp)
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro, menyoroti perihal kehebohan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK alih status menjadi ASN. Agung meminta pemerintah mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan dalam tes lainnya terhadap lembaga lain agar tak timbul kegaduhan lagi.
Hal itu disampaikan Agung dalam rapat kerja Komisi II dengan perwakilan dari Istana, di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2021). Hadir dalam rapat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi.
Mulanya, Agung meminta pemerintah mengevaluasi dan mendaftar pertanyaan-pertanyaan dalam tes yang diselenggarakan di sebuah lembaga. Dia tidak ingin kejadian TWK untuk pegawai KPK itu terulang karena banyak publik yang bertanya-tanya dan menolak hasil tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setidaknya dalam evaluasi itu ada shortlist tentang pertanyaan-pertanyaan sehingga tidak geger lagi seperti kemarin. Isu mengenai wawasan kebangsaan dari orang yang dicinta berjuta rakyat yang ingin Indonesia bersih tidak lulus, mereka mempersoalkan itu," kata Agung.
Agung percaya pemerintah memiliki parameter terkait tes-tes yang diselenggarakan di berbagai lembaga negara. Agung pun meminta jawaban dan langkah selanjutnya dari pihak Istana mengenai polemik TWK KPK yang membuat geger Tanah Air ini.
"Padahal, saya yakin dan percaya pemerintah punya indikator dan parameter-parameter. Saya rasa itu, di meja pimpinan juga sudah menyala. Saya mohon untuk bisa ada jawaban," ujarnya.
Baca juga: Contoh Soal TWK KPK yang Jadi Sorotan Publik |
Setelah itu, Pimpinan Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyalakan mikrofon dan meminta pihak Istana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para anggota dewan. Namun, pertanyaan dari Agung seputar TWK KPK itu tak dijawab.
Pratikno hanya menjabarkan perihal pengalihan anggaran di Sekretariat Negara dan terkait dengan penanganan COVID-19.
"Dari Pak Agung tadi, kami tidak mengikuti detail mengenai program sertifikat untuk lahan untuk tanah, jadi kami akan cek perkembangannya. Sementara untuk pergeseran anggaran (suara tidak jelas) itu memang benar dialokasikan seingat kami sebesar Rp 30 M, nanti kami akan detailkan dan ketika digeser ke online, sebagian masih digunakan untuk acara dukungan terhadap online dan sebagian lagi dialokasikan penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kementerian Sekretariat Negara," katanya.
Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri, mengungkap nasib 24 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Firli mengatakan 24 pegawai KPK itu akan mengikuti pendidikan bela negara.
"Yang 24 diberikan kesempatan mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan dan itu kita perlu kerja sama dengan pihak lain karena memang kita tidak bisa lakukan kerja sendiri," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Selasa (1/6).
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
Lihat Video: Imbas 75 Pegawai Gagal jadi ASN di Mata Penyidik KPK
Namun Firli tak menjelaskan detail mengenai pendidikan tersebut. Menurut Firli, KPK bakal bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mengadakan pendidikan bela negara.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tak bisa bergabung lagi dengan KPK. Ke-51 orang tersebut masih menjadi pegawai KPK hingga 1 November 2021.
"Karena status pegawainya nanti sampai dengan 1 November, tadi sudah disampaikan, termasuk yang tidak memenuhi syarat, mereka tetap menjadi pegawai KPK," kata Alexander Marwata di kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).
