.webp)
Putri presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, mengungkap Pancasila masih relevan untuk mengatasi berbagai isu permasalahan di Papua. Menurutnya, ada 3 isu utama tantangan di Papua, yaitu isu keadilan, kesejahteraan, dan isu identitas.
Ketiga persoalan tersebut justru menurutnya bisa diselesaikan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya menerapkan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kalau kita kemudian bertanya tentang apakah relevansi Pancasila dengan isu Papua yang ada, juga saya jawab justru sangat relevan karena masyarakat Papua sangat mendambakan implementasi dari sila Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang sangat didambakan oleh masyarakat Papua," ujar Yenny dalam diskusi bertajuk 'Dialog Kebangsaan Lintas Generasi Papua', yang disiarkan di YouTube Official UKI Jakarta, Rabu (2/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yenny mengungkap salah satu kunci untuk menyelesaikan 3 isu utama di Papua dengan mengamalkan nilai Pancasila. Misalnya soal isu keadilan, Yenny menilai banyak masyarakat Papua merasa masih banyak ketidakadilan di Papua, terutama terkait persoalan pelanggaran HAM.
Selain itu, ada isu kesejahteraan yang belum terselesaikan. Kemudian ada pula isu kemerdekaan Papua yang berujung konflik kekerasan.
Yenny menyampaikan laporan dari Lowy Institute yang melaporkan ada 3 kategori kekerasan di Papua, yaitu kekerasan yang dilakukan aparat keamanan negara, kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata (OPM) atau kelompok bersenjata yang menginginkan kemerdekaan, dan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Papua yang terlibat antara konflik antarsuku. Oleh karena itu, Yenny meminta kekerasan di Papua harus dihentikan.
"Tentunya ini menjadi PR kita bahwa rangkaian kekerasan ini harus diputus, tindakan kekerasan dilakukan OPM, tindakan kekerasan dilakukan oleh sesama masyarakat sendiri ini semua harus disetop, semua harus dihentikan, dan yang bisa menghentikan ini kita semua, semua masyarakat Papua harus terlibat dalam upaya penghentian itu, dan semua masyarakat Indonesia juga harus terlibat dalam upaya penghentian itu," kata Yenny.
"Karena kalau sudah ada korban, itu nggak penting lagi dia orang Papua, dia orang Jawa, dia orang apa pun, ini korban ini manusia. Ketika sudah manusia kita semua sesama manusia wajib memperjuangkan kita," ungkapnya.
Lebih lanjut soal isu identitas, Yenny mengungkap di Papua sensitif terkait isu ras misalnya kasus yang terjadi di Surabaya. Yenny berharap masyarakat saling memahami masing-masing agar tidak saling tersinggung.
"Kita sebagai bangsa yang heterogen berangkat dari latar belakang suku yang berbeda harus saling memahami sensitivitas suku, kalau kita bisa menciptakan ini dan memahami ini maka bisa lebih tercipta kerukunan di tengah masyarakat kita. Kalau nggak yang akan terjadi adalah konflik antara etnis dan suku terus-terusan," sambungnya.
Lebih lanjut, Yenny meminta pemerintah daerah di Papua lebih meningkatkan pelayanan bagi masyarakatnya.
"Kita nggak bisa menyalahkan mama-mama dan papa-papa di Papua yang menginginkan kemerdekaan, karena mereka bilang apa gunanya bergabung dengan Indonesia kalau saya sendiri tidak sejahtera, saya sendiri beberapa kali ke Papua saya lihat persoalan itu ada di sana," kata Yenny.
"Ini masalah pelayanan dari pemerintah daerah kepada masyarakat sendiri sejauhnya bisa ditingkatkan lagi, bukan rahasia kalau masih banyak kerap terjadi kasus korupsi di Papua. Karena hasilnya indeks pembangunan manusia di sana masih rendah," sambungnya.
(yld/bar)
