Bupati Alor, Amon Djobo, marah kepada staf Kementerian Sosial (Kemensos) dan ikut menyinggung Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) terkait kiriman bantuan ke daerahnya. Risma menjelaskan soal alasannya mengirim bantuan ke masyarakat Alor lewat DPRD.
Risma mengaku telah berusaha menghubungi berbagai pihak di Alor untuk bisa menyalurkan bantuan. Risma akhirnya menghubungi Ketua DPRD Alor Enny Anggrek untuk pengiriman bantuan tersebut.
"Saya hubungi, bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT kena. Saya hubungi kepala dinas, staf saya nggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus. Saya tanya siapa yang bisa saya hubungi saat itu, kemudian ada ketua DPRD (Enny) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk)," kata Risma di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Risma pun menjelaskan bahwa bantuan yang dikirimkan bukan program keluarga harapan (PKH). Dia mengatakan bantuan tersebut merupakan bantuan bencana.
Risma mengatakan dia masih menyimpan percakapan adegan Enny. Dia menegaskan penyerahan bantuan itu tidak memiliki kepentingan lain.
"Saya masih ada WA-nya saya bisa tunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apa pun," tegasnya.
Risma mengatakan Alor merupakan daerah yang paling parah terdampak bencana banjir setelah Adonara, Sumba Timur, dan Lembata.
"Saya tidak punya niat apapun terus begitu barang tidak bisa masuk beliau (Ketua DPRD) menawarkan bu itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti, karena kita tidak bisa merapat, bantuan karena cuacanya buruk sehingga syahbandar tidak bisa melaut kapal kapal semua berhenti," katanya.
"Kemudian 'Oke, Bu, tidak apa apa dari Dolog nanti kami bantu', kemudian disebarkanlah karena kami tidak bisa karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapapun di situ. Akhirnya ya sudahlah dibagi tapi tidak ada (kepentingan apa pun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," ucapnya.
Simak momen Bupati Alor marah ke staf Kemensos di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Risma Beberkan Permasalahan Data Penerima Bansos':
Bupati Alor Marah ke Staf Kemensos
Amon viral setelah memarahi pegawai Kemensos dan menyindir Mensos Risma soal PKH. Amon mengatakan seharusnya pembagian bantuan PKH harus melewati pemda dan bukan dibagikan oleh legislatif atau DPRD setempat.
"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, Menteri model apa model begitu," kata Amon dalam video tersebut.
"Memangnya PKH itu DPR yang urus? Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat," imbuhnya dengan nada yang kencang.
Amon juga mengatakan tidak ada masalah jika dia dilaporkan kepada Presiden Jokowi. PKH, katanya, merupakan program pusat dan penanganannya berada di bawah eksekutif, bukan di bawah legislatif. Amon menganggap pemberian program PKH kepada legislatif tidak menghargai usaha dari pemda setempat.