Ketua WP KPK Ungkap Materi Pemeriksaan Komnas HAM Terkait Laporan TWK

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 31 Mei 2021 18:28 WIB
Ketua WP KPK, Yudi Purnomo, saat tiba di Komnas HAM (Kadek Melda-detikcom)
Ketua WP KPK, Yudi Purnomo, di Komnas HAM (Kadek Melda/detikcom)
Jakarta -

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo membeberkan pemeriksaan dirinya terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diadukan ke Komnas HAM. Dia mengatakan ada beberapa pertanyaan yang diajukan, salah satunya seputar pekerjaannya selaku penyidik KPK.

"Hari ini saya dilakukan pemeriksaan oleh dua orang dari Komnas HAM di mana pemeriksaan berkaitan dengan dua hal, saya selaku penyidik KPK menangani perkara apa, kemudian ada kaitannya dengan siapa, benang merahnya ke mana kemudian seberapa besar kasusnya," kata Yudi usai diperiksa di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (31/5/2021).

Yudi menuturkan pertanyaan terkait kegiatan selaku Ketua WP KPK juga diajukan Komnas HAM kepada dirinya. Termasuk pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pimpinan KPK.

"Kedua, terkait adanya kegiatan-kegiatan saya selaku Ketua Wadah Pegawai KPK yang berkaitan dengan pimpinan KPK sejak dari periode yang lalu hingga sekarang. Kemudian tentang bagaimana saya menjawab tes wawasan kebangsaan baik tertulis maupun wawancara," tuturnya.

Yudi juga ditanya terkait hasil TWK yang hingga kini belum dia terima. Yudi menduga dirinya dinyatakan tak lolos TWK buntut dari kritiknya terhadap Ketua KPK Firli Bahuri.

"Kemudian terkait apakah saya sudah mendapatkan hasil dari tes yang saya jalani tersebut yang kemudian saya bilang sampai dengan detik ini itu tidak ada hasil yang saya dapatkan. Saya itu tidak memenuhi syarat di mana? Apakah karena saya terlalu kritis terhadap pimpinan KPK? ataupun ketika saya melakukan tindakan selaku penyidik," ujarnya.

Lebih lanjut, Yudi mengatakan sudah memberikan seluruh informasi, baik secara formal maupun nonformal, kepada Komnas HAM. Dia berharap KPK dapat kooperatif memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan oleh Komnas HAM.

"Juga kami dalam pemeriksaan ini menyampaikan kepada Komnas HAM, dokumen apa yang penting yang bisa membuka kotak Pandora dari kejadian ini. Kemudian siapa saja orang yang bertanggung jawab. Kami harap sebagai penegak hukum, lembaga negara, tentu orang-orang yang dipanggil tentu KPK saya yakin akan kooperatif memberikan dokumen yang diminta Komnas HAM kemudian mengizinkan pegawai-pegawainya diperiksa Komnas HAM," imbuhnya.

Seperti diketahui, Komnas HAM hari ini melakukan pemeriksaan terhadap klaster wadah pegawai terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai menjadi ASN. Ada enam orang yang diperiksa, salah satunya Ketua WP Yudi Purnomo.

(fas/fas)