Negara Palestina Perlu Dijamin

Jakarta - Apapun perkembangan politik dan hasil pemilu, harus ada jaminan kelangsungan upaya negoisasi mengarah pada terbentuknya negara Palestina yang berdaulat dan hidup damai berdampingan dengan Israel.Penekanan tersebut disampaikan oleh President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Menlu AS Condoleeza Rice, dalam pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/3/2006)."Presiden berharap komitmen politik dan usaha untuk merealisasikan tujuan dari road map yang diprakarasi kuartet Amerika Serikat (AS), Rusia, PBB dan Uni Eropa (UE) tetap dilakukan," kata Jubir Dino Patti Djalal usai mengikuti pertemuan tersebut sore ini.Menurut Dino, dalam pembicaraan mendalam mengenai situasi di Timur Tengah, SBY pada Condee menegaskan RI menyambut baik hasil pemilu Palestina yang dimenangkan oleh HAMAS. Pemerintah RI juga mendukung upaya AS, Rusia, PBB dan UE yang kini memainkan peranan penting dari sisi negoisasi antara Palestina dan Israel."Tapi tentu negara lain dapat berkontribusi sebatas pengaruh masing-masing. Indonesia sebagai negara yang selama ini mendukung perjuangan rakyat Palestina, tentunya akan terus mendukung dari jalur manapun yang bisa dilakukan," sambung Dino.Menlu Hassan Wirajuda yang ditemui terpisah menyatakan dalam pembicaraan dengan SBY, Condy menjelaskan bahwa AS sebenarnya juga menghormati kemenangan HAMAS. Maka dari itu bantuan kemanusian tetap ke Palestina dilanjutkanNamun terkait dengan karakter keras HAMAS, AS sangat harapkan RI mengambil peranan penting dalam proses perdamaian. SBY menyambut baik pernyataan ini. Presiden kemudian menawarkan RI bisa berperan bersama negara Islam lainnya mendorong kelompok yang kini berkuasa di Palestina tersebut lebih realisitis dan kondusif dalam menempuh kembali jalan damai. Termasuk sikapnya terhadap Israel, penghentian kekerasan dan kepentingan membubarkan milisia."Kita juga jelaskan juga tentunya jangan diharap dalam waktu cepat HAMAS berubah pikiran. Sementara proses pergantian pemerintah di Israel juga akan terjadi bulan ini," ungkap Menlu. (mar/)