Ketua MPR Tekankan Pancasila Sumber dari Segala Hukum di RI

Ketua MPR Tekankan Pancasila Sumber dari Segala Hukum di RI

Nadhifa Sarah Amalia - detikNews
Sabtu, 29 Mei 2021 17:24 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan walaupun sejak awal kelahirannya pada 76 tahun yang lalu, Pancasila telah ditasbihkan sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, namun masih saja ditemui pandangan yang mempertanyakan, bahkan mengabaikan kehadiran Pancasila. Padahal, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki pijakan legalitas yang kuat.
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan walaupun sejak awal kelahirannya pada 76 tahun yang lalu, Pancasila telah 'ditasbihkan' sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, namun masih saja ditemui pandangan yang mempertanyakan, bahkan mengabaikan kehadiran Pancasila. Padahal, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki pijakan legalitas yang kuat.

Hal itu termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Maupun dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

"Sebagai contoh, survey yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda terhadap responden milenial dari 34 provinsi, mencatat hanya 61% responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka," ujar dia dalam keterangannya, Sabtu (29/5/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara 19,5% bersikap netral, dan 19,5% lainnya menganggap Pancasila hanya sekedar istilah yang tidak dipahami maknanya," imbuh Bamsoet dalam Webinar 'Pancasila sebagai Way of Life dan Sumber Segala Sumber Hukum' secara virtual di Jakarta.

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan survei LSI tahun 2018 juga mencatat bahwa dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, masyarakat yang pro terhadap Pancasila mengalami penurunan sekitar 10%. Dari 85,2% pada tahun 2005, menjadi 75,3% pada tahun 2018. Bahkan publikasi survei CSIS mencatat sekitar 10% generasi milenial setuju mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain.

ADVERTISEMENT

"Menggambarkan besarnya tantangan menjadikan Pancasila sebagai gagasan dan rujukan berperilaku yang menarik, terutama bagi generasi muda. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan umat manusia melalui produk-produk dan gaya hidup yang dikemas dan ditampilkan secara sangat menarik. Daya tarik itu harus dapat dilampaui oleh Pancasila," jelas Bamsoet.

Selain itu, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini juga menyoroti permasalahan yang tidak kalah penting menyangkut metode pembelajaran Pancasila di berbagai tingkatan pendidikan. Mengingat Pancasila sebagai sistem nilai bukanlah sekedar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja.

"Melainkan juga perlu diterima dan dihayati, dipraktekkan sebagai kebiasaan. Bahkan dijadikan sifat yang menetap pada diri setiap anak bangsa. Sehingga Pancasila senantiasa menjadi bagian dari kepribadian orang Indonesia," ungkap Bamsoet.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengisyaratkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri bangsa, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa.

"Sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengamanatkan bahwa Pancasila adalah inti terdalam dari sumber cita hukum. Segala peraturan perundang-undangan harus selaras, tunduk, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," tegas Bamsoet.

Kendati demikian, kata dia, ironisnya, merujuk rekapitulasi perkara pengujian Undang-Undang yang ter-registrasi di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 hingga saat ini, terdapat 1.449 perkara yang diajukan ke MK. Dari jumlah perkara yang diajukan tersebut, MK telah membuat 1.401 putusan, di mana sebanyak 269 atau sekitar 19,2% gugatan dikabulkan oleh MK.

"Menunjukan masih ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Konstitusi. Dan dapat dipastikan, juga bertentangan dengan Pancasila. Karena segala norma hukum yang diatur dalam konstitusi adalah bersumber dari, dan dijiwai oleh Pancasila," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, turut hadir dalam webinar tersebut antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Kaelan, Sestama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kardjono, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Katolik Parahyangan Ivan Petrus Sadik, serta host kanal 'Inspirasi untuk Bangsa' Bambang Sadono.

(akd/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads