AS Dukung Integritas NKRI

Jakarta - Menlu AS Condoleezza Rice menegaskan AS tidak mendukung upaya separatisme di Aceh dan Papua. Dukungan itu disampaikan saat bertemu Menlu Hassan Wirajuda."Saya sangat menghargai Dr Rice atas dukungan AS terhadap integritas teritorial RI. AS tidak mendukung upaya separatisme di Indonesia khususnya di Aceh dan Papua," kata Menlu Hassan Wirajuda dalam jumpa pers bersama Menlu Rice di kantornya, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2006).Dikatakan dia, Indonesia dan AS memiliki kesamaan dasar demokrasi, HAM, dan pluralisme. Hal itu tercermin dalam motto negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan E Pluribus Unum."Kami meyakini pentingnya kedua negara untuk kerja sama atas dasar saling menghormati dan menguntungkan," ujanya.AS telah menyatakan dukungan atas terbentuknya Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI Timor Leste yang dilakukan secara kredibel dan transparan.RI sangat menghargai dukungan AS dalam pelaksaan perjanjian damai di Aceh.Berbagai isu dibahas dalam pertemuan ini antara lain proses demokratisasi di Indonesia, hubungan militer, proses rekonstruksi di Aceh, dan investasi kedua negara.Menurut Hassan, RI menghargai pemberian provisi sebesar US$ 11,5 juta dari AS untuk mendukung upaya preventif terhadap penyebaran flu burung serta tambahan sebesar US$ 8,5 juta untuk pengembangan program TV anak-anak berjudul Sesame Street versi Indonesia."RI dan AS memiliki pengertian bersama dalam upaya mengembangkan hubungan bilateral. Namun kami menyadari masih terdapat isu politik yang belum kami sepakati bersama," cetus Hassan.HambaliDalam kesempatan yang sama, Rice tidak menyebutkan secara gamblang mengenai permintaan RI agar AS memberikan akses terhadap Hambali."RI dan AS bersama-sama komitemen berantas terorisme," kata Rice diplomatis.RI dan AS sepakat kerjasama di bidang militer. "Itu adalah unsur penting dalam hubungan ke dua negara," ujarnya.Rice juga menjelaskan mengenai krisis nuklir Iran yang harus disudahi karena Iran harus melakukan sesuai aturan Non Proliferation Treaty (NPT) alias Traktat Pelarangan Senjata Nuklir dan krisis nuklir yang dikembangkan Iran dapat digunakan untuk kepentingan militer.Dia mengusulkan agar krisis nuklir segera dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Iran harus menghormati resolusi karena Iran melakukan sesuatu yang meyakinkan dunia bahwa hal itu tidak digunakan untuk kepentingan militer.Menanggapi hal itu, Hassan meminta waktu lebih lama bagi Iran agar Iran melakukan resolusi IAEA sehingga dapat meyakinkan dunia bahwa nuklir dipakai untuk kepentingan secara damai. (aan/)