Mahfud: 82% Warga Papua Setuju Otsus, 10% Terserah Pemerintah

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 28 Mei 2021 20:37 WIB
Papua dan Papua Barat (Google Maps)
Papua dan Papua Barat (Google Maps)
Jakarta -

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut lebih dari 80% warga Papua setuju dengan Otonomi Khusus (Otsus). Dia mengatakan pemerintah membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan dialog.

"Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak," kata Mahfud, Jumat (28/5/2021).

Hal itu dikatakan Mahfud dalam dialog tentang Papua pada Kamis (27/5). Dia mengatakan mayoritas warga Papua mendukung dan mengharapkan pembangunan di Papua dengan damai.

Mahfud menegaskan, berdasarkan survei yang dilakukan BIN bekerja sama dengan sejumlah universitas, 92% warga Papua pro-NKRI dan mendukung pembangunan di Papua.

"Nah, sisanya yang kecil 8 persen itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestein, dan KKB. Yang paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme," katanya.

"Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua," tambah eks Menteri Pertahanan itu.

Silaturahmi kebangsaan yang berjudul 'Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program' ini dihadiri Kepala KSP Moeldoko, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, dan Michael Manufandu.

Selain itu, ada peneliti LIPI Adriana Elisabeth, akademisi Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali, serta tokoh LSM Haris Azhar (Lokataru). Hadir pula tokoh-tokoh agama, seperti Sekretaris Umum PGI Jacklevyn Manuputty, Ketua PBNU Marsudi Syuhud, dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Dari kalangan pemerintah, hadir Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, pimpinan Polri, TNI, BIN, dan beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga.

Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko mengatakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Papua sangat tinggi.

"Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi, karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai," ujar Moeldoko.

Guru besar hukum internasional Hikmahanto sependapat dengan Mahfud bahwa Papua bagian dari NKRI dan sudah final. Dia mendukung KKB dimasukkan klasifikasi teroris, dan dapat dikenai UU Terorisme.

"Kita membangun Papua karena Papua bagian dari Indonesia," tegas dia. "Kalau KKB melakukan kekerasan, kita harus lawan," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.