KPK Gandeng Kemenhan Bina 24 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 28 Mei 2021 13:12 WIB
(Kiri-kanan) Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Menaker Ida Fauziyah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto memberi paparan usai pertemuan ketiga belah pihak di Gedung KPK, Jumat (2/10/2020). Ketiga lembaga membahas penyaluran bantuan subsidi/upah.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Sebanyak 24 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dibina. KPK akan menggandeng Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam melakukan pembinaan.

"Jadi ada proses pembinaan, dan kami akan bekerja sama dengan Kemenhan untuk lakukan pembinaan bela negara dan wawasan kebangsaan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/5/2021).

TWK Tak Jadi Rujukan Utama

Ghufron menegaskan hasil TWK tidak menjadi rujukan utama dalam mengangkat pegawai KPK sebagai ASN. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang dijadikan parameter alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Memang sudah ditegaskan bahwa, tolong dikutip dengan tepat ya. Pendapat kami bahwa tidak serta-merta hasil TWK menjadi dasar untuk kemudian pengangkatan atau peralihan pegawai KPK ke ASN, jadi tidak serta-merta," kata Ghufron.

"Kami tidak menjadi serta-merta kemudian TWK itu hasilnya kemudian dijadikan dasar satu-satunya," sambungnya.

Ghufron mengatakan KPK dengan pihak terkait sempat mengkaji kembali soal indikator yang menjadi dasar pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Akhirnya KPK dan yang lainnya berusaha untuk bagaimana caranya 75 pegawai itu tetap lolos.

"Pada tanggal 25 Mei kemarin, bersama Kumham, KemenPAN-RB, BKN, KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), dan LAN (Lembaga Aparatur Negara), kami kemudian me-review ulang, apa sih sebenarnya indikator-indikator yang menjadi dasar pegawai KPK jadi TMS (tidak memenuhi syarat). Kami tidak pernah melihat nama, tapi indikatornya yang kami lihat bersama untuk kami kemudian, supaya bisa kemudian, supaya tidak jadi 75. Harapannya 75 itu bisa kembali menjadi ASN semuanya, itu yang kami perjuangkan," ucapnya.

Keputusan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) kemudian memutuskan ada 24 pegawai KPK yang bisa dibina. Sedangkan 51 lainnya diberi kesempatan untuk bekerja hingga 1 November 2021.

"Tapi, saat dibuka, ada beberapa item yang Anda mungkin sudah dengar, di BKN, ada skala merah, kuning, hijau. Yang kuning dan hijau kami angkat, yang merah kami angkat satu, artinya ada tujuh item yang merah satu kita angkat akhirnya kemudian mampu menambah menjadi 24 bisa dibina," imbuhnya.

(man/man)