.webp)
Pimpinan KPK mengungkap bahwa 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bisa bergabung lagi di KPK. Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko menilai TWK mirip seperti penelitian khusus (litsus) pada Orde Baru.
Sujanarko menduga bahwa tidak lolosnya 75 yang kini menjadi 51 pegawai KPK dalam TWK memang telah ditarget untuk disingkirkan. Oleh karena itu, dirinya mendorong agar proses TWK dapat diaudit publik.
"Labelling merah tidak bisa dididik ini mengkonfirmasi panitia seleksi ini tidak paham metodologi asesmen berbasis psikometri, standart psikometri international, test semacam ini tingkat akurasinya hanya reablenya hanya 40 sampai dengan 60 persen," kata Sujanarko, kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut dengan akurasi yang sangat rendah, panitia dalam TWK sangat berani menyatakan warga negara yang mengabdi bertahun-tahun di KPK tidak bisa dibina wawasan kebangsaan. Menurutnya, pelabelan seperti itu mirip dengan litsus Orde Baru.
"Selamat datang lahirnya litsus seperti Orde Baru yang secara serampangan melabeling warga negara tidak bisa dididik wawasan kebangsaan, ini labelling mirip-mirip tahun-tahun 65 dulu," ucapnya.
Untuk diketahui, Sujanarko telah mengabdi di KPK selama 17 tahun. Namun, dia menyebut kini dirinya telah pensiun dari KPK sejak pekan lalu.
Lebih lanjut, pria yang akrab dipanggil Koko ini menganggap arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin bukanlah sekedar basa-basi. Dia pun heran mengapa para pimpinan KPK dan pihak terkait lainnya masih tidak mematuhi arahan Presiden.
"Harapannya memang statement Presiden kemarin bukan statement basa basi. Sehingga lembaga eksekutif di bawah koordinasi seperti abai terhadap instruksi lembaga kepresidenan," ujarnya.
"Agak menakutkan sih. Masa depan republik ini kalau lembaga Presiden pun sudah tidak dipatuhi oleh aparatur di bawahnya," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sebanyak 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) memiliki rapor merah. Ke-51 orang itu dikatakan tidak bisa dilakukan pembinaan.
"Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari assessor itu sudah warnanya dia bilang udah 'merah', dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Alex dalam jumpa pers di BKN, Jakarta, Selasa (25/5).
Sementara itu, sebanyak 24 pegawai yang tidak lolos akan dilakukan pembinaan. Mereka akan melakukan pembinaan wawasan kebangsaan.
"Dari hasil pemetaan dari assessor dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu, dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN," katanya.
Lihat Video: 75 Pegawai Tak Lolos TWK, Komnas HAM Akan Panggil Ketua KPK
