Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkapkan adanya upaya referendum di Papua yang hendak digalang oleh sejumlah pihak. BIN menyebut ada 3 front yang aktif menggalang dukungan tersebut.
"Dari hasil pendalaman BIN terdapat 3 front yang aktif menggalang dukungan pelaksanaan referendum di Papua. masing-masing secara umum untuk diketahui yaitu front bersenjata, front politik dan front klandestin," kata Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana Widya Kusuma saat rapat bersama Pansus Otsus Papua di gedung DPR/MPR, Kamis (27/5/2021).
Teddy mengatakan, sejak dikeluarkannya Otsus Nomor 21 Tahun 2001, tingkat kesejahteraan masyarakat Papua masih rentan. Menurutnya, indeks pembangunan manusia di Papua masih berkisar 60,84-64,70.
"Sejak dikeluarkannya Otsus Nomor 21 Tahun 2001, hingga saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat papua masih rentan, dengan indeks pembangunan manusia atau IPM terendah di Indonesia, yaitu antara 60,84 sampai dengan 64,70," ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengungkap ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kondisi tersebut, yakni ketidakjelasan pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan, yang disebabkan oleh Kelompok Separatis Papua (KSP). Para KSP ini, kata dia, menginisiasi berbagai tindakan demi berhentinya indeks pembangunan di Papua.
"Pembakaran sekolah dan pembunuhan guru serta murid, pengawasan oleh aparat pemeriksa internal dan eksternal pemda belum maksimal, sementara itu terdapat kerentanan sosial budaya yang disebabkan antara lain pola kepemimpinan yang berbasis suku, perbedaan karakter warga pegunungan dan pesisir. sebagai ras Melanesia, orang asli Papua merasa berbeda dengan suku bangsa lain di Indonesia dan sikap kolutif elite lokal," ujarnya.
Tak hanya itu, Teddy menyebut momentum amandemen Otsus 21 Tahun 2001 juga dimanfaatkan oleh para pendukung KSP secara politik. Mereka melakukan mulai dari unjuk rasa hingga provokasi di medsos demi tercapainya tujuan referendum di Papua.
"Momentum amandemen Otsus 21 Tahun 2001 telah dimanfaatkan oleh pendukung KSP untuk memasifkan berbagai aksi, seperti RDP MRP, aksi unjuk rasa menyusun petisi rakyat papua, rencana mogok sipil nasional, dan provokasi di medsos oleh UMLWP, kelompok front politik yang didukung oleh kelompok-kelompok klandestin, melakukan manuver politik dengan mengintervensi dan mengarahkan agenda RDP dan RDPU agar hasil evaluasi Otsus Papua merekomendasi penolakan Otsus dan mendukung referendum di papua," ungkapnya.
Tonton juga Video: Hoax-hoax Teroris OPM untuk Sudutkan TNI-Polri
