.webp)
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut pentingnya generasi muda memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika melalui pemahaman sejarah yang utuh, baik, dan benar. Semua ini penting untuk menjawab berbagai persoalan, termasuk urusan Palestina dan Israel.
HNW mengatakan yang perlu dipahami pertama kali adalah posisi pembukaan UUD 1945 yang berisikan norma-norma fundamental bernegara. Dengan begitu, dia mengharapkan tidak ada kebingungan melanjutkan peran pengabdian kepada bangsa dan negara, di tengah era keterbukaan informasi.
"Alinea keempat yang di antaranya (UUD 1945), berisi tujuan pembentukan pemerintah Indonesia menyatakan perlunya bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Frasa 'ikut melaksanakan' ini, kata HNW, berarti berpartisipasi aktif dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap aktif pemerintah dan parlemen Indonesia yang menolak penjajahan oleh Israel terhadap Palestina dan mendukung perjuangan Palestina merdeka, di berbagai forum legal baik di Konferensi Asia Afrika Bandung, PBB, OKI, ASEAN, IPU sudah sangat tepat. Apalagi yang terjadi di Palestina saat ini bukan hanya penjajahan oleh Israel, tapi juga tidak adanya kemerdekaan, perdamaian atau bahkan keadilan sosial bagi Palestina.
"Pemberlakuan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai produk hukum yang legal konstitusional, semakin kuat dengan berlakunya Dekrit Presiden Soekarno 5/7/1959. Pada era Reformasi, MPR juga memutuskan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dilakukan perubahan. Itu artinya ketentuan yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 memang sah, konstitusional dan mengikat," ujarnya.
Menurut HNW, bila mengacu kepada pembukaan UUD NRI 1945 dengan baik, benar dan utuh semestinya bangsa Indonesia mempunyai pijakan wawasan kebangsaan yang jelas. Karena itu sikap kenegarawanan tersebut harus dilanjutkan untuk membantu perjuangan kemerdekaan seperti yang dilaksanakan oleh Palestina.
.
"Norma dasar negara kita secara tegas menyatakan bahwa kita mendukung kemerdekaan, menolak penjajahan dan ikut berperan aktif menghadirkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan dan keadilan sosial," terang HNW.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan para pendiri bangsa juga telah memberikan teladan nyata bagaimana bersikap terhadap masalah penjajahan dan perjuangan kemerdekaan, seperti penjajahan oleh Israel terhadap Palestina.
"Bung Karno berulang kali menolak untuk mengundang delegasi Israel di berbagai kesempatan, seperti di Konferensi Asia Afrika Bandung (1955) atau Asian Games Jakarta (1962). Beliau juga dengan lantang telah menyampaikan sikapnya untuk mendukung Palestina merdeka dan melawan penjajahan Israel," ujarnya.
Oleh karena itu, HNW berharap para pemuda memiliki paham kebangsaan yang baik dan benar seperti dicontohkan oleh Presiden Soekarno. Dia menyayangkan adanya anak muda yang tidak merujuk kepada konstitusi (pembukaan UUD 1945) dengan benar, dan kemudian mengaburkan permasalahan sehingga memiliki sikap berbeda dari konstitusi dan keteladanan yang diberikan oleh Bung Karno.
Akibatnya mereka melihat persoalan Israel dan Palestina bukan penjajahan dan itu bukan urusan Indonesia. Menurut HNW, sikap tersebut bisa membingungkan dan menyesatkan generasi milenial yang umumnya awam dan kurang berminat pada sejarah.
"Ada yang bilang bahwa Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia. Ada yang malah membela penjajah Israel, dan ada pula yang menyalahkan perjuangan rakyat Palestina yang ingin meraih kemerdekaan. Ada yang nyinyir terhadap sikap bangsa Indonesia yang mendukung perjuangan Palestina dan menolak penjajahan Israel," ujarnya.
"Itu semua jelas tidak sesuai dengan norma dasar bangsa Indonesia, dan wawasan kebangsaan yang sudah diwariskan oleh Bung Karno dan para founding fathers Bangsa Indonesia lainnya," pungkasnya.
(ncm/ega)
