Round-Up

Kala Jaksa Melawan saat Mahkamah Syariah Aceh Vonis Bebas Pemerkosa

Tim detikcom - detikNews
Senin, 24 Mei 2021 23:48 WIB
Illustrator 10 with Transparencies. Tight vector background illustration of a stop sign with the graffiti word
Ilustrasi pemerkosaan (Foto: iStock)

Jaksa Ajukan Kasasi

Jaksa penuntut umum melawan vonis tersebut. Jaksa menyatakan akan mengajukan kasasi atas vonis MS Aceh.

"Kita akan kasasi," kata jaksa penuntut umum Kejari Aceh Besar, Shidqi Noer Salsa, saat dimintai konfirmasi, Senin (24/5/2021).

Shidqi mengatakan pengajuan kasasi dilakukan setelah Kejari Aceh Besar menerima putusan dari MS Aceh. Dia kemudian menjelaskan alasan pengajuan kasasi.

"Karena di MS Jantho diputus sesuai tuntutan. Sedangkan di MS Aceh dibebaskan," ujarnya.

Qanun Jadi Sorotan

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) menilai putusan itu tidak berpihak pada korban. KPPAA pun menyalahkan qanun yang ada.

"Vonis bebas Mahkamah Syari'yah Aceh terhadap DP semakin membuktikan bahwa Qanun Jinayah sangat tidak berpihak pada anak korban kekerasan seksual," kata Komisioner KPPAA, Firdaus D Nyak Idin.

Firdaus menilai Qanun Jinayah tidak memiliki perspektif perlindungan anak. Selain itu, hakim MS yang biasa menangani perkara perdata juga dinilai minim pengalaman menangani kasus kekerasan seksual anak.

"Sejak dulu KPPAA menolak Qanun Jinayah dan Mahkamah Syari'yah menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Karena sejak awal disusunnya Qanun Jinayah, tidak pernah melibatkan para pihak yang memiliki perspektif perlindungan anak," jelas Firdaus.

Anggota DPR Aceh, Darwati A Ghani, mempertanyakan alasan hakim MS Aceh memberi vonis bebas pria diduga pemerkosa keponakan, DP. Padahal, katanya, sudah ada qanun yang mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual.

"Aceh memiliki Qanun Jinayat yang salah satunya mengatur tentang jarimah pemerkosaan. Saya berharap Qanun Jinayat harus benar-benar ditegakkan agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pemerkosaan," ucapnya.


(haf/haf)