.webp)
Komnas HAM segera membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM pada tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Komnas HAM meminta pimpinan KPK kooperatif memberikan informasi.
"Kita minta supaya semua lembaga termasuk pimpinan KPK untuk bekerjasama, terbuka, membuka informasi kepada Komnas HAM," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam usai menerima laporan Novel Baswedan dkk di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (24/5/2021).
"Nah saya juga mengatensi presiden. Presiden kami minta supaya juga memerintahkan kepada semua pihak, termasuk para menteri ketika dimintai keterangan terkait kasus ini oleh Komnas HAM diminta mau kooperatif," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anam menuturkan penanganan sengkarut TWK pegawai KPK ini akan menjadi tolok ukur Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Nantinya, menurut Anam akan bisa dilihat apakah penanganan korupsi ke depan akan lebih baik atau sebaliknya.
"Kasus ini menjadi tolok ukur ke depan bangsa ini soal kasus korupsi. Apakah akan menjadi negara yang lebih baik, ataukah menjadi negara yang semakin lama semakin merosot soal korupsinya. Jadi taruhannya saat ini," tuturnya.
Sebelumnya, Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai yang tak lulus TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN menyambangi Komnas HAM. Novel datang untuk menyerahkan laporan terkait penonaktifan 75 orang pegawai itu.
Novel tiba di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Senin (24/5/2021), sekitar pukul 13.00 WIB. Beberapa perwakilan yang ikut serta bersama Novel, ialah Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujarnako, serta Penyidik utama KPK Harun Al Rasyid.
Novel dkk diterima oleh Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. Novel dan rombongan terlihat didampingi sejumlah organisasi bantuan hukum, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah. Mereka terlihat menggunakan kaus bertulisan 'Berani Jujur Pecat'.
