Data WNI Diduga Bocor, Cak Imin Dorong Penuntasan RUU PDP

Khoirul Anam - detikNews
Minggu, 23 Mei 2021 15:42 WIB
Ketum PKB Muhaimin Iskandar
Foto: PKB
Jakarta -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendorong penuntasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Hal ini terkait maraknya kasus kebocoran data yang terjadi, termasuk dugaan kebocoran data WNI yang diduga data peserta BPJS Kesehatan.

Pria yang akrab disapa Cak Imin mengaku khawatir jika semua data-data tersebut disalahgunakan untuk tindak kejahatan keuangan, rekayasa sosial, sampai niatan politik. Melalui RUU PDP, Cak Imin berharap, berbagai kejahatan terkait pencurian dan peretasan data dapat diantisipasi dan masyarakat dapat terlindungi dalam menjaga kerahasiaan data pribadi.

"Rahasia-rahasia atau dokumen penting dengan mudah bisa di akses oleh sekelompok orang. Ini sangat berbahaya, ini menyangkut peran strategis bagaimana negara melindungi masyarakat dan rahasia negara," kata Cak Imin dalam keterangan tulis, Minggu (23/5/2021).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa data merupakan alat yang sangat ampuh dewasa ini untuk menjadi senjata mendominasi dan menguasai. Karena itu, dia menambahkan, penting sekali pemerintah benar-benar menjaga kedaulatan data Bangsa Indonesia.

"Sekarang ini menjaga kedaulatan negara hakikatnya bukan hanya menjaga setiap jengkal tanah di NKRI dari intervensi asing. Kedaulatan data menjadi faktor krusial untuk dilindungi dari pihak-pihak jahat," lanjutnya.

Diketahui, kasus kebocoran data yang baru-baru ini terjadi identik dengan data kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Indikator seperti kode-kode nomor kartu (noka), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran menunjukkan kecenderungan tersebut.

Adapun kebocoran data pribadi bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya data kelolaan marketplace lokal juga mengalami hal serupa. Bahkan data pemilihan umum tahun 2014 juga sempat diretas dan beredar di dunia maya.

(ega/ega)