Terlibat Korupsi, Bupati Asahan Dinonaktifkan

- detikNews
Selasa, 14 Mar 2006 04:51 WIB
Medan - Korupsi memang tak kenal wajah. Siapa saja bisa terseret dalam lubang hitam bernama korupsi ini. Termasuk Bupati Asahan Sumatera Utara Risuddin. Alhasil, dia dinonaktifkan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma'ruf akhirnya menonaktifkan sementara Risuddin sebagai Bupati Asahan, Sumatera Utara (Sumut). Penonaktifan ini berkaitan dengan status terdakwa yang disandang Risuddin dalam dugaan kasus korupsi, dan saat ini sedang masa persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran, Asahan. Keputusan penonaktifan itu terangkum dalam SK Mendagri Nomor 131/12/99 Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006. Selanjutnya, sebagai pelaksana tugas bupati, menteri menunjuk Wakil Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang. Penunjukan ini sampai proses hukum yang dijalani Risuddin mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyerahan SK Menteri Dalam Negeri tentang penonaktifan sementara Risuddin serta penunjukkan Taufan Gama menjadi Plt Bupati Asahan tersebut diserahkan, Gubernur Sumut Rudolf Matzuoka Pardede kepada Taufan Gama Simatupang, Senin (13/3/2006) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan. Rudolf Pardede yang baru tiga hari dilantik sebagai gubernur menggantikan Almarhum Rizal Nurdin menyatakan, Pemerintah Propinsi Sumut tidak pernah melakukan intervensi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum seperti pemberhentian Bupati Asahan. Pempropsu hanya meneruskan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan apa yang dilakukan oleh Mendagri juga sebagai konsekuensi logis dari amanat UU Nomor 32 Tahun 2004. "Tentunya, Pempropsu akan terus mengikuti perkembangan proses hukum yang sedang dijalani Risuddin dan berharap agar Risuddin dapat memfokuskan perhatiannya terhadap proses hukum yang sedang dijalaninya. Bila ada keputusan lain yang telah ditetapkan pengadilan serta berkekuatan hukum tetap, tentunya pemerintah dalam hal ini Mendagri akan melakukan kebijakan yang lain pula," ujar Rudolf Pardede yang saat ini juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu dalam pencalonannya sebagai wakil gubernur. Risuddin ditetapkan sebagai tersangka, bersama dua stafnya dalam sangkaan menyelewengkan dana pengadaan bahan pakaian dinas PNS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetah (APBD) Asahan tahun 2003. Dari dana senilai Rp 2.141.320.000 yang dialokasikan, tidak seluruhnya diserahkan kepada pemasok. BPKP kemudian menemukan negara dirugikan Rp 843.802.406 akibat penggelembungan nilai satuan bahan pakaian tersebut. Dari keterangan dua tersangka lainnya, Risuddin menerima dana Rp 550 juta dari kelebihan dana yang ada. Kini kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Kisaran, Sumut.

(wiq/)