Kunjungan Menlu AS, RI Harus Tunjukkan Sikap Tegas

Jakarta - Dalam menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Condoleezza Rice, Pemerintah RI diharapkan mampu menunjukkan eksistensi dan daya tawarnya sebagai negara yang berdaulat. Pemerintah juga diharapkan memberikan sikap tegasnya terhadap persoalan terkait dengan kebijakan-kebijakan AS, seperti HAM, demokrasi, ekonomi, politik dan lingkungan hidup."Amerika banyak melakukan standar ganda dalam kebijakannya. Ini saatnya bagi pemerintah untuk memberikan kuliah dan pelajaran kepada AS dalam banyak hal," ujar anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandy, dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR, Senin (13/3/2006).Standar ganda yang dilakukan AS antara lain berupa banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukannya, padahal selama ini AS sering berteriak keras terhadap negara-negara yang dianggapnya melakukan pelangaran HAM. "Contohnya adalah apa yang terjadi di penjara Abu Ghraib, Guantanamo, dan Baghram," tandas Yuddy.Tak hanya itu, kebijakan unilateralisme yang sering dilakukan AS dengan melakukan penyerangan kepada negara lain merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan sebuah negara terhadap negara lain. Yuddy mencontohkan penyerangan yang dilakukan AS ke Irak dan Afghanistan. "Bukan tidak mungkin Iran juga akan menjadi seperti Irak dan Afghanistan, karena AS tidak suka dengan kebijakan nuklir Iran. Disisi lain dia membiarkan negara-negara lain mengembangkan senjata nuklirnya," jelasnya.Selain persoalan HAM yang disoroti Yuddy, dalam ranah demokrasi dan politik AS pun juga tidak konsisten dengan jargon yang sering digembar-gemborkannya sebagai negara kampiun demokrasi. Penolakan AS terhadap Hamas sebagai pemenang pemilu di Palestina merupakan bukti nyata ketidakkonsistenan AS."Kalau dia mengaku sebagai negara demokratis, maka dia harus mengakui kemenangan Hamas di Palestina. Saya menangkap ada kesan AS ingin memecah kekuatan-kekuatan demokratis yang ada di Palestina," tegas Yuddy.Terkait persoalan-persoalan tersebut, Yuddy berharap pemerintah bersuara lantang untuk menyatakan sikapnya atas standar ganda yang dilakukan AS tersebut. "Hal-hal tersebutlah yang harus disuarakan pemerintah dalam pertemuan dengan Menlu AS," pintanya.Reagreement dengan FreeportTerkait persoalan PT Freeport Indonesia (PT FI), dalam kesempatan pertemuan dengan Menlu AS, pemerintah selayaknya juga mendesak pemerintah AS untuk mendorong Freeport Mc-Moran melakukan reagreement terkait kegiatan pertambangan yangdilakukannya di Papua. Peninjauan ulang ini harus dilakukan karena selama ini PT FI jelas-jelas telah banyak mengakibatkan kerugian materil dan immateriil terhadap bangsa Indonesia."Selama ini hukum yang dipakai mereka adalah hukum AS. Bagi hasil juga tidak pernah transparan. Kedatangan Condoleezza Rice harus bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mendesak dilakukannya reagreement," kata politisi muda partai Golkar ini.Pemerintah, tambah Yuddy, juga harus menyatakan agar Exxon tidak memaksakan kehendaknya atas penguasaannya terhadap lahan minyak di Blok Cepu. (wiq/)