Kecam Peretasan Akun Aktivis-Pegawai KPK, BW Minta Negara Tanggung Jawab

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 23 Mei 2021 10:17 WIB
Bambang Widjojanto di KPK (Faieq-detikcom)
Bambang Widjojanto atau BW (dok detikcom)
Jakarta -

Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto atau BW, ikut angkat bicara ikut angkat bicara mengenai peretasan akun media sosial sejumlah aktivis antikorupsi hingga penyidik senior KPK Novel Baswedan. Menurutnya, peretasan itu harus dikualifikasi sebagai kejahatan yang menyerang nilai-nilai demokrasi.

"Peretasan itu harus dikualifikasi sebagai kejahatan yang menyerang nilai-nilai demokrasi maupun hak atas ekspresi yang dilindungi konstitusi serta secara sengaja dapat menumbuhkembangkan sikap intoleran," kata BW dalam keterangan tertulis, Minggu (23/5/2021).

Negara Harus Tanggung Jawab

Menurut BW, negara harus bertanggung jawab menghentikan tindakan peretasan itu. Sebab, lanjutnya, pemerintahlah yang memiliki kekuasaan untuk menangani kejahatan tersebut.

"Tidak pilihan lain, pada 23 Tahun Reformasi ini, Negara, pemerintahan dan penguasa harus makin bertanggungjawab untuk mengendalikan dan menghentikan seluruh tindak peretasan itu karena merekalah yang mempunyai kebijakan, infrastruktur dan pengetahuan untuk menangani kejahatan itu," kata dia.

BW melanjutkan, jika peretasan ini dibiarkan terjadi, patut diduga ada kepentingan kekuasaan di balik kejahatan tersebut. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus turun tangan memberantas peretasan.

"Bila peretasan ini dibiarkan terjadi sangat massif maka sinyalemen bahwa ada kepentingan kekuasaan yang 'bermain' di balik semua peretasan ini menjadi justified dan tak terbantahkan," kata BW.

"23 Tahun Reformasi menjadi percuma dan tak berguna, jika pihak yang antikorupsi dan Insan KPK yang notabene anak kandung reformasi, menjadi 'tumbal' dari kuasa gelap kekuasaan yang berkolusi dengan para koruptor & jaringan oligarkinya," lanjutnya.

BW lantas memberi contoh negara lain, seperti China. Dia mengatakan peretasan media sosial menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah China untuk membungkam kritik yang dilontarkan.

"Di negara yang otoritarian, misalnya, sebut saja China, penguasanya telah secara signifikan meningkatkan kontrol atas dunia maya pada seluruh diskursus warganya secara canggih. Itu sebabnya, di China, kritik ditabukan dan dikendalikan dengan berbagai cara termasuk melalui peretasan atau kontrol ketat pada media sosial warganya," kata BW.

Peretasan Jadi Tren Buruk

Lebih lanjut, BW mengatakan, saat ini peretasan menjadi tren yang sangat buruk dan kian mengkhawatirkan. Peretasan akun media sosial, menurutnya, memang semakin kerap terjadi, khususnya pada orang yang bicara antikorupsi dan penghancuran KPK di era ini.

"Padahal, pihak yang pro untuk Save KPK dan Aktifis Anti Korupsi membeberkan fakta yang sesungguhnya, mengemukakan pernyataan yang didasarkan atas kejujuran dan mengajukan argumen atau pendapat yang berpijak pada nilai profesionalisme yang diyakininya," ujar BW.

"Pada contoh isu Pandemik Covid-19, Pandu Riono (Agustus 2020), akun resmi media sosialnya, @drpriono diretas, diambilalih. Pandu membagikan status yang tidak biasa. Pada postingan itu, ada foto & tulisan pernyataan yang tidak lazim ditulis juru wabah di akun media sosialnya," lanjutnya.

Karena itu, BW pun tak heran aktivis antikorupsi hingga Novel Baswedan juga menjadi sasaran. Sebab, mereka yang vokal memang menjadi target peretasan.

"Itu sebabnya tidak mengherankan bila aktivis anti korupsi (BM, BW, Febri dll); atau insan dan pegawai KPK (Novel, Sudjanarko dan lainnya) yang tengah memperjuangkan hak-haknya yang diduga tengah di korupsi menjadi target dan sasaran peretasan," pungkas BW.

(mae/dhn)