.webp)
Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) berandai-andai jika Papua lepas dari Indonesia. Zulhas memprediksi akan muncul masalah baru jika Papua lepas dari Indonesia.
"Saya kira Papua ini memang penting. Harus mendapat perhatian yang ekstra, karena Papua ini begini. Kalau Indonesia tidak ada Papua ini problem. Tapi ini perlu direnungkan. Kalau Indonesia tidak ada Papua terus bagaimana? Bagaimana Aceh, bagaimana yang lain?" kata Zulhas dalam konferensi pers di kantor DPP PAN, Jl Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/5/2021). Zulhas menjawab pertanyaan soal isu korupsi di Papua.
Zulhas mengaku sering mengunjungi Papua. Menurutnya, Papua harus diberikan kepercayaan untuk mengurus daerahnya sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Papua itu perlu diberi kepercayaan, jangan dilepas mega impor terus," sebut Zulhas.
PAN di Papua
Lebih lanjut, Zulhas mencontohkan bagaimana PAN membangun jaringan di Papua. Mantan Menteri Kehutanan itu menyebut PAN memberikan kepercayaan kepada kadernya yang asli Papua untuk membangun jaringan di sana.
"Kami, contoh ya, sederhana, PAN ini memang nasionalis religius, tapi basisnya Islam. Tapi jangan salah, saya (PAN) punya dua (anggota) DPR RI, bayangkan, dan saya di sana punya pimpinan DPRD provinsi. Karena apa? Saya percayakan orang-orang Papua. Dua DPR RI sektor Papua, orang papua di sini," jelasnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
Dengan memberikan kepercayaan, sebut dia, kader PAN di Papua bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat Papua. Zulhas menekankan, Indonesia akan tertimpa masalah jika membiarkan Papua lepas dari NKRI.
"Karena mereka kelola sendiri, kasih kepercayaan penuh. Dengan kepercayaan penuh itu, diberikan kepercayaan penuh, dia bisa lakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Jadi kuncinya, menurut saya, berikan kepercayaan penuh, tapi untuk menyelesaikan. Kasih tenggat waktu, kasih kepercayaan. Mudah-mudahan," tutur Zulhas.
"Tapi kalau mengabaikan, nah itu tentu akan jadi panjang. Sekali lagi Indonesia kalau Papua tidak ada itu problem. Sebaliknya tidak," imbuhnya.
Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md belum lama ini memaparkan sederet kebijakan pemerintah terkait Papua. Ada kebijakan umum hingga kebijakan khusus yang melalui pendekatan hukum dan keamanan.
Langkah pemerintah adalah penelusuran penyalahan dana negara. Menurut Mahfud, selama ini ada yang mempertanyakan mengapa korupsi di Papua dibiarkan.
"Selama ini sering mempertanyakan kenapa di sana kok korupsinya dibiarin. Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar, baik laporan dari BPK maupun hasil temuan BIN," ungkap Mahfud.
"Ini akan dilakukan penegakan hukum kepada mereka," tegasnya.
