Ada Kepentingan Politik Dalam Penolakan Hasil Pilkada Irjabar

Jakarta - Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai pelaksanaan pilkada di Irjabar tidak sah karena tidak berjalan sesuai dengan prosedur. Menanggapi hal itu, Mendagri M. Ma'ruf menyatakan penolakan hasil pilkada di Papua dan Irjabar lebih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik semata."Saya kira itu domainnya sudah domain politik. Pilkada kan sudah berlangsung dengan tertib dan lancar," ujar Mendagri usai raker dengan Komisi II di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (13/3/2006).Namun demikian Mendagri tidak akan mengabaikan begitu saja penolakan MRP tersebut. Ia menilai persoalan yang terjadi tidak sesederhana itu. Hal ini dikarenakan pada awalnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat setempat bahwa pilkada di kedua daerah itu dilaksanakan tanggal 10 dan 11 Maret.Ma'ruf juga mengungkapkan rasa terimakasihnya terhadap pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya pilkada di dua tempat tersebut. Karena tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, pilkada di Irjabar dan Papua mustahil bisa berjalan dengan tertib dan aman. (nvt/)