LBH PP Muhammadiyah Bantah Ikut Laporkan Pembangunan Asrama UIN Jakarta ke KPK

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 21 Mei 2021 13:07 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Pembangunan asrama mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2019 dilaporkan ke KPK. LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan tidak pernah melaporkan maupun melakukan pendampingan pelaporan ke KPK terhadap kasus tersebut.

"LBH PP Muhammadiyah tidak pernah melakukan pelaporan dan tidak pernah mendampingi masyarakat atau siapa pun dalam dugaan korupsi pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta ke KPK," ujar keterangan tertulis LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditandatangani Direktur LBH PP Muhammadiyah Taufiq Nugroho, Jumat (21/5/2021).

Pelaporan dugaan korupsi diketahui disampaikan seseorang yang enggan disebutkan namanya tapi memberikan kuasa kepada seorang pengacara bernama Gufroni. Pernyataan dan tindakan Gufoni disebut tidak merepresentasikan diri sebagai LBH PP Muhammadiyah.

"Pada saat mendampingi kliennya sebagai pelapor di KPK, Saudara Gufroni tidak merepresentasikan diri sebagai LBH PP Muhammadiyah, melainkan Saudara Gufroni bertindak selaku advokat yang menjalankan tugas profesi atas nama kuasa hukum pelapor," ujarnya.

Keputusan LBH PP Muhammadiyah disebut menggunakan sistem kolektif kolegial melalui rapat resmi organisasi. Sedangkan laporan yang dilakukan Gufroni dikatakan bukan merupakan keputusan LBH PP Muhammadiyah.

"LBH PP Muhammadiyah mengembangkan kepemimpinan kolektif kolegial di mana langkah dan pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat resmi organisasi. Sedangkan laporan yang dilakukan Saudara Gufroni ke KPK bukan merupakan keputusan dan sikap LBH PP Muhammadiyah," tuturnya.

"Bahwa LBH PP Muhammadiyah mendukung sepenuhnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia," sambungnya.

Sebelumnya, pembangunan asrama mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2019 dilaporkan ke KPK karena diduga terdapat unsur tindak pidana korupsinya. KPK telah menerima laporan itu dan tengah mempelajarinya.

Seorang pengacara bernama Gufroni, menyebut laporan itu disampaikan pada 7 Mei 2021.

Dalam laporan itu disebutkan awalnya pada Mei 2019 Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Amany Lubis membentuk panitia pembangunan asrama mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai SK Rektor Nomor 475 tanggal 13 Mei 2019. Setelahnya, panitia bergerak mengumpulkan dana kepada sejumlah pihak.

"Setelah pembentukan panitia, panitia mulai bergerak menghimpun dan mencari dana ke ranah negara dengan mengirimkan surat dan proposal dana kepada kementerian dan BUMN serta lembaga negara. Dari hasil pencarian dana tersebut, terkumpul dana miliaran rupiah yang kemudian digunakan untuk melakukan pembangunan asrama mahasiswa," ujar Gufroni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/5/2021).

Singkatnya, menurut Gufroni, asrama yang dimaksud tidak dibangun. Gufroni menyebut yang dibangun adalah asrama mahasiswa organisasi ekstra tertentu yang diklaim bukan merupakan bagian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

(dwia/hri)