.webp)
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) melabelkan pendukung Israel di Indonesia dengan sebutan 'zionis nusantara'. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menegaskan kelompok yang menggunakan nama nusantara bukan berarti zionis.
"Teman-teman yang mengusung tema Islam nusantara itu adalah orang yang mempraktikkan Islam khas Indonesia. Dalam praktik bernegara mereka sangat mematuhi konstitusi dan ketentuan perundang-undangan turunannya," kata Baidowi, kepada wartawan, Kamis (20/5/2021).
"Bahwa dalam pembukaan UUD 1945 jelas bahwa Indonesia sangat menentang penjajahan. Jadi tidak relevan kalau istilah zionis nusantara diasosiasikan dengan Islam nusantara," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Baidowi menilai wajar jika setiap orang memiliki penilaian terhadap suatu kelompok. Namun, menurutnya, bukan berarti apa yang dinilai itu bersifat generalisir.
"Ya namanya pelabelan kan biasa saja, karena faktanya ada pihak-pihak yang pro Israel. Tapi bukan berarti yang pakai label nusantara itu zionis nusantara. Kan ada juga misalnya da'i nusantara, kan tidak sama dengan zionis nusantara," ujarnya.
Politikus yang kerap disapa Awiek itu mengatakan pemerintah harus memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan Israel kepada Palestina adalah tindakan yang tidak benar. Sebab, konstitusi RI yang tercantum dalam UUD 1945 menolak segala kekerasan.
"Konstitusi pembukaan UUD 1945 menyatakan, 'kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan'. Maka WNI yang masih menghujat Palestina dan membela Israel itu melanggar konstitusi. Pemerintah harus terus memasyarakatkan UUD 1945, khususnya kepada kalangan muda," tuturnya.
Sebelumnya, istilah zionis nusantara sempat diucapkan oleh HNW. HNW menilai sikap para pendukung Israel yang ada di Indonesia atau 'zionis nusantara' tidak sejalan dengan sikap kelompok masyarakat moderat di Indonesia.
Antara lain, PBNU dan PP Muhammadiyah yang merupakan cerminan mayoritas warga. Serta partai politik, seperti PKS, perwakilan rakyat di DPR dan MPR.
"Gaung penolakan kejahatan kemanusiaan dan penjajahan oleh Israel atas Palestina, selalu terdengar jelas dari Indonesia. DPR, MPR, BKSAP, PBNU dan Muhammadiyah sudah membuat pernyataan penolakan yang keras. PKS bahkan mengirim surat terbuka kepada Presiden AS Joe Biden yang merupakan pendukung utama Israel. Agar penjajahan dan pelanggaran HAM oleh Israel terhadap bangsa Palestina sejak tahun 1948, jauh-jauh hari sebelum lahirnya HAMAS itu, bisa dikoreksi, dihentikan dan diberikan sanksi," ucapnya.
(eva/zak)
