MAKI Ungkit Efek Polemik TWK KPK: Azis Syamsuddin Belum Dipanggil Lagi

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 20 Mei 2021 07:25 WIB
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.
Foto: Boyamin Saiman (Farih/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan berdampak terhadap penangan korupsi di KPK. MAKI menyebut hanya ada polemik soal TWK yang terlihat di KPK selama 2 pekan terakhir.

"Penonaktifan 75 pegawai KPK jelas berdampak penangan perkara, karena otomatis 2 minggu ini hanya polemik penonaktifan itu, dan saya yakin 75 orang itu juga akan sudah pasti membawa pengaruh terhadap pegawai-pegawai yang lain, menjadi timpang, setidaknya begitu, atau semangatnya menurun," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Rabu (19/5/2021) malam.

Boyamin mengatakan tak ada penanganan kasus korupsi yang diproses KPK selama 2 pekan. Dia menyebut polemik penonaktifan 75 pegawai masih berlangsung dan berdampak kepada pentolan di KPK.

"Selama 2 minggu ini tidak ada penanganan korupsi yang bisa diproses, termasuk salah satunya pemanggilan Azis Syamsuddin. 2 minggu yang lalu itu kan dipanggil, tapi tidak datang, mestinya kan segera dipanggil nggak lebih dari seminggu, 3 hari sampai 5 hari harus dipanggil lagi, tapi sampai sekarang tidak dipanggil lagi. Itu karena persoalan di KPK sendiri sedang berpolemik, pasti kontraproduktif dan terjadi penurunan kinerja," ujar Boyamin.

"Jadi pasti ada penurunan kinerja dengan adanya penonaktifan itu. Dan otomatis juga yang 75 orang ini kan pentolan, kalau pentolan dinonaktifkan kan juga pasti turun kinerjanya," sambungnya.

Sebagai informasi, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sempat dipanggil KPK pada 7 Mei 2021. Dia dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap terhadap penyidik KPK dari Polri AKP Stepanus Robin Pattuju. Namun, Azis absen saat itu dan akan dipanggil ulang.

Kembali ke Boyamin. Dia menilai tidak mudah mencari pengganti 75 pegawai yang dinonaktifkan. Dia menilai KPK bisa jalan di tempat selama 1 tahun ke depan gara-gara polemik TWK.

"Jadi kalau soal kemudian ini tidak segara diaktifkan, maka ya bisa-bisa stagnan satu tahun ke depan, tidak ada penanganan korupsi besar, dan korupsi besar yang sudah ada akan mandek dan kemudian lama-lama menjadi menghilang, dan kemudian bisa saja di-SP3 malahan," imbuhnya.

Direktur PJKAKI KPK Sujanarko sebelumnya menilai publik dirugikan akibat penonaktifan 75 pegawai KPK. Sujanarko menyebut pemberantasan korupsi akan mandek selama 75 pegawai KPK tersebut dinonaktifkan.

"Ini publik juga dirugikan. Karena apa, dengan dinonaktifkan 75 pegawai maka kasus-kasus yang ditangani semuanya mandek. Jadi tidak hanya kasus, ada yang bekerja di kerja sama internasional, ada yang bekerja di biro SDM, biro hukum, semuanya mandek. Kalau tidak mandek setidaknya itu terganggu dengan nonaktifnya 75 pegawai," kata Sujanarko di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/5).

Sujanarko menilai penonaktifan ini dapat merugikan keuangan negara. Ia berharap Ombudsman dapat secara cepat menyelesaikan persoalan ini.

"Perlu juga publik tahu, dengan dibayarnya 75 pegawai tanpa boleh bekerja, itu sama saja dengan merugikan keuangan negara. Karena apa? Kami semua itu digaji dari pajak yang dibayar pemerintah. Bayangkan nanti kalau ada nonaktif sampai satu tahun, nonaktif sampai 3 bulan, berapa uang negara yang telah dirugikan oleh pimpinan. Jadi itu yang saya sampaikan ke Ombudsman. Jadi kira-kira, semakin cepat penyelesaian ini, akan semakin baik," tambahnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Lihat Video: MKD DPR Akan Panggil Semua Pelapor Azis Syamsuddin Secepatnya

[Gambas:Video 20detik]