.webp)
Pemerintah menyebut ada pergunjingan bahwa pemerintah Indonesia selama ini mengeruk kekayaan yang dimiliki Papua, kemudian membiarkan Papua miskin. Pemerintah membantah hal tersebut.
"Sering orang menggunjingkan ada, Papua itu kaya, direkrut atau diambil hartanya oleh negara untuk keperluan negara. Papua miskin, ndak kebagian, itu tidak benar," tegas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (19/5/2021).
Mahfud kemudian membacakan data dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Data tersebut, kata Mahfud, disampaikan sebelumnya oleh Sri Mulyani dalam rapat kabinet.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena ini datanya dari Menkeu, yang terakhir disampaikan di rapat kabinet, pendapatan dari Papua, dari pajak, bea-cukai dan sebagainya, baik perusahaan Papua yang beroperasi di Jakarta maupun beroperasi di Papua sendiri," beber Mahfud Md.
Mahfud menyebut pendapatan negara sekitar Rp 12 triliun lebih. Namun anggaran belanja yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk Papua Rp 46 triliun lebih.
"Pendapatannya sebesar 12 triliun 645,26 miliar rupiah. Belanjanya adalah 46 triliun 173,1 miliar rupiah. Itu Papua. Jadi 12 dibanding 46," sebut Mahfud.
Sementara itu, pendapatan Papua Barat, lanjut Mahfud Md, sebesar Rp 5 triliun lebih. Namun pemerintah menggelontorkan dana Rp 19 triliun lebih untuk Papua Barat.
"Papua Barat Rp 5 triliun, Rp 53,53 miliar itu pendapatan. Sedangkan belanjanya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat Rp 19 triliun 203 miliar," papar Mahfud Md.
