.webp)
Sebanyak 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta Kementerian PAN-RB meninjau kembali hasil tersebut.
Syarief menilai 75 orang yang tak lulus TWK itu adalah pegawai-pegawai yang dikenal memiliki integritas dan nasionalisme yang tinggi. Menurutnya, pengalaman dan pengabdian para pegawai KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan kasus korupsi harusnya menjadi penilaian utama dalam proses alih status menjadi ASN.
"Mereka telah lama mengabdi di KPK dan telah banyak melakukan gebrakan. Harusnya, pengalaman tersebut menjadi salah saru pertimbangan di samping TWK," cecar Syarief, Selasa (18/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia turut menyoroti informasi yang menyatakan TWK tersebut sarat dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh dari substansi wawasan kebangsaan.
"Harusnya, TWK itu memuat pertanyaan-pertanyaan tentang wawasan kebangsaan yang dipahami secara universal, bukan memberikan pertanyaan yang bahkan menjurus pada pertanyaan privasi," jelas Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menekankan KPK sebagai lembaga yang berfokus memberantas kasus-kasus korupsi harus dikuatkan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan tugas dan fungsi KPK semakin diperkuat.
"Reformasi sebagai pintu masuk dari berbagai perubahan-perubahan untuk mewujudkan good governance di Indonesia telah melahirkan KPK sehingga tugas kita untuk menguatkan dari masa ke masa," tegas Syarief.
Ia pun mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK.
"Presiden Jokowi harus memastikan bahwa 75 pegawai KPK tersebut tidak dipecat ataupun dikeluarkan dari KPK hanya karena dinyatakan tidak lulus TWK dengan pertanyaan yang tidak menggambarkan wawasan kebangsaan," lanjut Syarief.
Politisi Senior Partai Demokrat ini menegaskan Partai Demokrat akan mengawal dan mendukung penguatan KPK sebagai lembaga anti rasuah.
"Kami di Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk menguatkan KPK, sebagaimana yang dilakukan pada zaman Pemerintahan SBY. Kami akan setia bersama suara dan aspirasi rakyat Indonesia," sebut Syarief.
(akn/ega)
