6 Hal yang Diketahui Sejauh Ini soal Sengkarut di KPK

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 18 Mei 2021 16:11 WIB
Gedung baru KPK
Foto Gedung KPK: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Riuh terjadi di dalam Gedung Merah Putih. Sebab sengkarut tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK untuk beralih status sebagai ASN berbuntut panjang.

Bermula dari awal bulan Mei 2021 bila ternyata proses alih status pegawai KPK sebagai ASN sesuai amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah dilaksanakan. Saat itu hasil dari proses itu sudah dikantongi KPK.

"KPK benar telah menerima hasil asesmen wawasan kebangsaan yang diserahkan pihak BKN (Badan Kepegawaian Negara) RI tanggal 27 April 2021," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (3/5/2021).

"Namun, mengenai hasilnya, sejauh ini belum diketahui karena informasi yang kami terima, data dimaksud belum diumumkan," tambah Ali.

Di sisi lain santer kabar bila TWK itu akal-akalan semata karena menyasar pegawai-pegawai KPK yang selama ini dikenal berintegritas untuk disingkirkan. Kabar itu pula diamini penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Cuma itulah aku paham tapi nanti begitu disampaikan itu benar baru bisa dikonfirmasi kan tapi rasanya kayak begitu sih," kata Novel, Selasa (4/5/2021).

"Mereka maunya begitu tapi itu kan sudah lama, upaya-upaya cuma yang berbeda yang diduga berbuat pimpinan KPK sendiri, kan lucu," imbuhnya.

Singkat cerita hasil TWK itu mengemuka yang menyebutkan dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK dirinci sebagai berikut:

Pegawai yang memenuhi syarat: 1.274 orang
Pegawai yang tidak memenuhi syarat: 75 orang
Pegawai yang tidak mengikuti tes: 2 orang

Sebanyak 75 pegawai KPK yang disebut tidak memenuhi syarat itu terdapat Novel Baswedan dan sejumlah pegawai KPK yang selama ini dikenal terdepan dalam pemberantasan korupsi. Namun bukan hanya itu masalahnya, sebab pertanyaan dalam TWK itu juga janggal.

Salah satu kejanggalan ini diungkap oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari. Dia pernyataan tes terdapat soal Front Pembela Islam (FPI) dan Habib Rizieq Shihab (HRS).

"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ngada. Misalnya pertanyaan terkait FPI dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan mereka tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," kata Feri kepada wartawan, Selasa (4/5/2021).

Mengenai kejanggalan pertanyaan itu, Feri menyebut dia mendengar langsung dari pegawai KPK yang telah mengikuti tes. Feri mengatakan tes itu tidak sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Dia juga mendengar pada soal itu ada nama Habib Rizieq Shihab.

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap juga angkat bicara soal kejanggalan soal ini. Yudi mengaku sempat ditanya soal ucapan hari raya ke umat agama lain. Yudi merupakan seorang muslim.

"Saya heran ketika ada pertanyaan ke saya tentang apakah saya mengucapkan selamat hari raya ke umat beragama lain," kata Yudi dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).

Selain itu, ada pula pertanyaan soal jilbab hingga aktivitas yang dilakukan saat berpacaran. Kontroversi ini pun terus berlanjut.