Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan perihal tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Wibisana, mengatakan pihaknya akan membahas arahan Jokowi itu.
"Banyak UU yang mengatur itu. Nanti akan dibahas bersama terlebih dahulu," kata Bima Wibisana, saat dikonfirmasi, Senin (17/5/2021).
Bima tak menjelaskan lebih lanjut kapan BKN akan melakukan pembahasan itu. Dia juga tak menjelaskan langkah apa yang nantinya akan diambil oleh BKN.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi meminta hal itu tidak untuk pemberhentian para pegawai KPK.
"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucap Jokowi.
"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," imbuhnya.
