Busyro dkk Tantang Firli Bahuri Dialog Terbuka soal Polemik TWK Pegawai KPK

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 17 Mei 2021 17:20 WIB
Busyro Muqoddas (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Busyro Muqoddas (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas mendesak pimpinan KPK, terutama Ketua KPK Firli Bahuri, mengundang para pimpinan KPK terdahulu. Dia ingin agar Firli berdialog terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang berujung Novel Baswedan dkk tidak lolos tes dan dinonaktifkan.

"Ayo kita dialog secara terbuka dan undang wartawan, undang wartawan biar publik, masyarakat bisa mengetahui lewat pemberitaan," kata Busyro dalam diskusi 'Menelisik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai', Senin (17/5/2021).

Busyro juga mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan bahwa proses TWK itu ilegal karena tidak mempunyai akibat hukum apapun. Konsekuensinya, kata dia, 75 pegawai KPK itu harus segera dikembalikan pada posisi semula.

"Mendesak pada Presiden untuk membentuk tim independen. Melakukan evaluasi apakah kebijakan Pimpinan KPK yang dikabarkan tidak kolegial, tidak kolektif menyelenggarakan TWK itu melanggar kode etik atau tidak. Tim independen ini ada unsur negaranya atau pemerintah bersama-sama elemen demokrasi yang masih terawat dengan baik," ucapnya.

Selain Busyro, ada tiga mantan Pimpinan KPK lain yang juga turut berkomentar terkait polemik dinonaktifkannya Novel Baswedan dkk karena tak lolos TWK sebagai syarat menjadi ASN. Mereka adalah Bambang Widjojanto (BW), Adnan Pandu Praja, dan Agus Rahardjo.

Bambang Widjojanto

BW menyebut bahwa polemik menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK merupakan sebuah upaya mendelegitimasi hak dan kewenangan menghentikan berbagai kasus besar korupsi secara sistematis. Dia menduga bahwa Ketua KPK Firli Bahuri dengan sengaja melakukan hal tersebut.

"Jadi kebayang kan lembaga antikorupsi ini tujuan utamanya sedang di delegitimasi oleh ketuanya sendiri. Kalau itu dilakukan bisa dibuktikan, ada bukti kuat ke arah itu, maka sesungguhnya terjadi sabotase terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kalau sabotase-sabotase yang dilakukan dengan cara-cara seperti ini, itu artinya KPK ingin diluluhlantakkan, tujuannya akan didekontruksi," kata BW.

Dia menjelaskan KPK menjalankan tugasnya berdasarkan azas akuntabilitas dan kepentingan umum seperti dalam Pasal 5 UU KPK. Dengan dinonaktifkannya Novel Baswedan dkk dari KPK, kebijakan pimpinan KPK saat ini melanggar asas tersebut.

"Kalau asas itu diingkari, disingkirkan bahkan dilanggar sesungguhnya seluruh kebijakan, seluruh tindakan itu harus dapat didiskualifikasi dan dinyatakan sebagai hukum, terhadap apa pun, bukan hanya terhadap 75 orang ini," ucapnya.

2 Pernyataan Eks Pimpinan KPK ada di halaman selanjutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2