.webp)
Pengelolaan Blok Rokan akan segera beralih dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada Agustus 2021. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) mengkritisi dinamika ini.
HMI MPO mendorong agar transisi Blok Rokan ini bisa menguntungkan Riau sebagai tuan rumah pertambangan minyak tersebut. Caranya, pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang menjamin keuntungan bagi Riau.
"Intervensi itu PP, perpres, permen, bila perlu secarik dua carik perda Riau kalau bisa punya bargaining mengatur tetek bengek pengusahaan Blok Rokan itu. Sehingga impact-nya jelas meningkatkan besaran APBD Riau, dan secara alamiah memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau," kata Sekretaris Jenderal PB HMI MPO Zunnur Roin sebagaimana disampaikan keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (15/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
HMI MPO tidak ingin peralihan kontrak karya Blok Rokan ke Pertamina hanya menjadi peralihan aspek formal pengusahaan antara negara dan kontraktor migas saja. Provinsi Riau harus berperan. Zunnur, yang merupakan putra daerah Riau, menyampaikan pandangannya.
"Blok Rokan memang di Riau, tapi seluruh stakeholder di Riau tak punya peran teknis yang signifikan terkait peralihan kontrak karya Blok Rokan dari CPI ke Pertamina. Catat itu, betapa minimnya peran provinsi, hukum loh yang mengaturnya " kata Zunnur, yang kini tengah melanjutkan pendidikan master di Unpad.
Sarjana Universitas Islam Riau (UIR) ini juga menyoroti perihal pengelolaan badan usaha adat. Dia tidak ingin pengelolaan semacam itu hanya jatuh menjadi pengelolaan untuk kepentingan sekelompok orang saja. Dia menaruh harapan pada Badan Usaha Milik Adat (BUMA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.
"Kita berharap lebih LAM Riau tidak oportunis, tapi sebagai leading sector perjuangan seluruh elemen terkait," kata Zunnur.
 Sekjen PB HMI MPO Zunnur Roin (dok. PB HMI MPO) |
Zunnur tetap optimistis Riau mampu memperjuangkan Blok Rokan untuk dapat dimanfaatkan sebagai aspek pembangunan perekonomian daerah.
"Kita harus optimistis dengan konsep perjuangan yang lebih autentik, bukan perjuangan yang bercorak sektoral. APBD Riau akan keropos jika metode perjuangannya tidak tepat. Politik hukum dan ekonomi bisnis masih bisa diambil sebagai celah. Memang Kontrak karya berganti, tapi timing-nya lama," pungkas Zunnur.
Pertamina sendiri optimistis Blok Migas Rokan bakal mendongkrak ekonomi Riau. Ini sudah disampaikan Penjabat Sementara Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut Haryanto Syafri, 1 Maret lalu.
Selanjutnya, keterangan pihak Pertamina Hulu Rokan (PHR):
Upstream Project Leader PHR Feri Sri Wibowo, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan terdapat empat komitmen Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan. Pertama, memberikan kontribusi dari hasil Blok Rokan terhadap pendapatan bagi hasil daerah.
Kedua, lanjutnya, badan usaha milik daerah berhak atas 10 persen PI Blok Rokan berdasarkan Kepmen ESDM 1923 K/10/MEM/2018. Sedangkan untuk poin ketiga, ia menambahkan, kegiatan operasional Blok Rokan akan melibatkan partisipasi perusahaan lokal baik dalam bentuk barang, jasa, maupun tenaga kerja. Ia berharap hal ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat Riau.
"Terakhir, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan akan bersinergi dengan pemerintah daerah agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan," pungkas Feri.
