Round-Up

Polemik 75 Pegawai KPK Bikin Tagar #BeraniJujurPecat Mencuat

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 14 Mei 2021 07:37 WIB
Spanduk berani jujur hebat di gedung KPK lama (detikcom)
Foto: Spanduk berani jujur hebat di gedung KPK lama (detikcom)

Wakil Ketua KPK era itu, Bambang Widjojanto, menjelaskan, slogan ini dipakai sebagai nama tur kampanye itu karena banyak orang yang tak berani jujur.

"Tag campaign-ya 'berani jujur hebat'. Masifitas korupsi kian terjadi disebabkan karena tidak berani jujur," jelas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat berbincang, Sabtu (24/11/2012).

Bambang menjelaskan, korupsi yang terjadi disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan atau penggunaan kewenangan publik. "Digunakan untuk kepentingan privat berpijak pada tidak adanya kejujuran," imbuhnya.

Tak hanya menjadi nama tur kampanye anti korupsi, slogan 'berani jujur hebat' juga dibuat spanduk yang membentang di gedung KPK lama. Bentangan kain spanduk 'berani jujur hebat' ini pertama kali dipasang pada 25 November 2012.

Sebelumnya, penonaktifan 75 pegawai KPK ini sempat mendapat kritikan dari sejumlah pihak, termasuk PKS. KPK pun angkat bicara dan berharap tidak ada pihak yang berspekulasi terlalu jauh terkait upaya ini.

"Kami berharap pihak-pihak tidak berspekulasi terlalu jauh dengan asumsi-asumsi dan opini soal ini terhadap KPK, apalagi sebelum menerima informasi secara utuh," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri kepada detikcom, Rabu (12/5).

Dia menjelaskan, Novel dkk bukan dinonaktifkan dari KPK, melainkan diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan sampai ada keputusan lebih lanjut. Ada 75 pegawai yang diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke pimpinan setelah 75 orang itu dipastikan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," kata Ali.

Dia menegaskan belum ada keputusan apa pun soal nasib akhir dari 75 orang yang tak lolos TWK KPK itu. Nantinya keputusan akan diambil berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi (PAN/RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Halaman

(rdp/rdp)