Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mensinyalir ada dendam pribadi Komisaris Jenderal Firli Bahuri di balik penonaktifan 75 pegawai KPK. Anggota Komisi III DPR fraksi PPP, Arsul Sani menilai dendam pribadi Firli hanya sekedar prasangka buruk.
"Saya tidak tertarik untuk merespons hal-hal yang dikembangkan di media dan ruang publik berbasis prasangka buruk (suudzon) seperti soal dendam pribadi Ketua KPK terhadap pegawai atau pejabat tertentu," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (12/5/2021).
Arsul mengatakan tidak ada manfaatnya menyampaikan prasangka buruk untuk membela 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang lalu. Menurutnya tindakan ini justru memperkeruh masalah.
"Tidak ada manfaatnya untuk mengembangkan hal-hal yang berbasis prasangka sebagai pembelaan bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS dalam TWK lalu. Malah memperkeruh suasana," ucapnya.
Wakil Ketua Umum PPP ini juga meminta agar para pimpinan KPK, BKN, dan Kemenpan RB bisa lebih jernih melihat persoalan 75 pegawai KPK sehingga keputusan yang diambil berbasiskan kepastian, keadilan maupun kemanfaatan hukum. Dia pun meminta agar KPK memperhatikan apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi soal alih status kepegawaian.
"Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyampaikan pertimbangan bahwa proses yang dijalankan adalah alih status kepegawaian bukan proses seperti rekrutmen ASN baru. Meski yang disampaikan oleh MK-RI ini bukan amar, tapi sebagai lembaga negara yang menjaga konstitusi termasuk hak-hak konstitusional warga negara, maka seyogianya KPK dan instansi-instansi terkait lainnya memperhatikan apa yang disampaikan MK," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan video 'Blak-blakan Feri Amsari, 'Ada Dendam Pribadi Firli ke Novel Cs'':
