Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan menyebut telah mengingatkan pemerintah untuk memastikan stok pangan tercukupi jelang dan pasca-Lebaran. Menurutnya, ini agar tidak terjadi lonjakan harga yang sering terjadi jelang hari besar keagamaan nasional (HKBN). Ia juga menyinggung soal data pangan yang tak sinkron.
"Kami mewanti-wanti pemerintah untuk memastikan bahwa stok pangan tercukupi untuk kebutuhan masyarakat jelang dan pasca-Idul Fitri. Jangan sampai terjadi penimbunan pangan yang membuat pangan jadi langka dan mahal. Seringkali jelang hari Raya Idul Fitri harga kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan yang signifikan," ujarnya kepada detikcom, Rabu (12/5/2021).
Ketua DPP PKB ini meminta pemerintah untuk terus memantau harga-harga semua komoditas kebutuhan pokok masyarakat jelang Lebaran. Apalagi Lebaran kali ini berbarengan dengan hari raya keagamaan lain, seperti Hari Raya Waisak dan Kenaikan Isa Al Masih.
"Jadi pemerintah harus betul-betul memantau stok dan harga di lapangan," jelasnya.
Pemerintah juga seharusnya mempersiapkan opsi-opsi lain jika harga melonjak, seperti operasi pasar. Padahal, kata dia, setiap tahun pemerintah sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan dalam mengantisipasi lonjakan harga jelang Lebaran atau hari raya keagamaan lainnya.
"Yang jadi masalah terkait stok yang harus disiapkan berapa idealnya, berapa kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga harga dapat diketahui kemungkinan kenaikan maksimal berapa. Data pangan yang tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya, seperti data pangan Kemendag, BPS, Kementan bisa beda-beda," ujarnya.
"Sudah lama kita sampaikan data pangan harus dibersihkan dulu sehingga mudah untuk memitigasi terjadinya lonjakan harga. Peran satgas pangan harus lebih giat memantau pergerakan harga dan melakukan intervensi kebijakan jika dipandang perlu dalam menjaga kestabilan harga," jelasnya.
Menurut anggota DPR RI Dapil Kalbar ini, harga dalam mekanisme pasar tidak mudah dikendalikan. Namun, pemerintah punya kekuatan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian.
"Pemerintah harus memastikan stok pangan kita itu sesuai dengan kebutuhan sehingga antara supply dan demand seimbang. Terkait supply pangan sebenarnya sudah cukup, laporan dari Kementerian Pertanian saat rapat dengan komisi IV menyampaikan bahwa stok pangan cukup sampai dengan Lebaran," jelasnya.
Artinya, kata Daniel, seharusnya pangan tidak mengalami lonjakan harga. Jika stok pangan cukup namun terjadi peningkatan harga di luar kewajaran, maka peran satgas pangan sangat penting untuk memantau harga. Lalu satgas pangan bisa melakukan tindakan sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.
Lebih lanjut ia berharap program pemulihan ekonomi nasional (PEN) seperti kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR kepada pegawainya yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat terutama dalam masa pandemi ini. Namun, ia juga menyinggung kebijakan PPN yang akan dinaikkan.
"Tapi belum apa-apa PPN juga mau dinaikkan, kontradiktif banget. Bukan memulihkan malah sebaliknya akan membuat semakin terpuruk ekonomi dan anjloknya daya beli," ujarnya.
Ia mengatakan sektor pertanian adalah penolong bangsa ini di tengah kondisi pandemi saat ini. Pertanian menyumbang pertumbuhan ekonomi sementara sektor lainnya mengalami defisit yang cukup dalam.
"Dengan adanya pertumbuhan positif ini diharapkan konsumsi masyarakat meningkat, karena dengan peningkatan pertumbuhan di sektor pertanian ini menumbuhkan sektor lainnya daya beli masyarakat khususnya di desa-desa mengalami peningkatan," ujarnya.
"Multiplier efek ketika petani sejahtera akan meningkatkan dampak yang lainnya. Termasuk konsumsi masyarakat akan tumbuh. Karena itu sangat penting pemerintah benar-benar memperhatikan sektor pertanian ini, bisa menjadi momentum Indonesia sebagai kekuatan pangan dunia bila program yang ada jelas dan sistematis," pungkasnya.
Secara terpisah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan, pemerintah dan dunia usaha sedang mencari solusi untuk persoalan tersebut.
"Pemerintah bersama-sama asosiasi dan pelaku usaha, sedang duduk bersama untuk menciptakan iklim usaha yang berkesinambungan dan sustainable," kata Oke kepada detikcom, Selasa (11/5).
(prf/ega)
