Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan telah resmi dinonaktifkan. Penonaktifan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK. Anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Santoso, menduga ada pesanan di balik upaya penyingkiran para pegawai KPK tersebut.
"Mereka sudah puluhan tahun mengabdi di KPK, hanya karena soal begitu saja kok bisa sampai tidak lolos. Jangan sampai proses ini pesanan pihak lain untuk menyingkirkan orang berintegritas," kata Santoso dalam keterangannya, Rabu (12/5/2021).
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini berpendapat, seharusnya proses peralihan ASN bagi pegawai KPK dibedakan dengan proses untuk menjaring calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada umumnya. Dia beralasan hal itu karena para pegawai KPK ini sudah menunjukkan integritas dan kinerja yang baik.
"Dibedakan harusnya dengan orang yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Hanya gagal oleh sebuah dari proses seleksi yang bersifat administrasi. Kalau mereka kan berbeda, sudah terlihat punya integritas dan menunjukkan kinerja yang baik selama ini," ucapnya.
Santoso mengatakan tindakan KPK ini semakin menunjukkan anggapan dan opini masyarakat bahwa KPK dilemahkan, tak hanya dengan UU yang baru, tapi juga diperparah oleh tereliminasinya 75 pegawai yang memiliki integritas dan berkinerja baik. Karena itu, Santoso menyebut masih ada waktu bagi KPK memperbaiki keputusan tersebut.
"KPK masih ada waktu lah untuk memperbaiki keputusan ini," imbuh Santoso.
Simak respons KPK di halaman berikutnya.
