Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan PPN

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Rabu, 12 Mei 2021 13:14 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di atas 10%. Sebab kebijakan ini dinilai berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi yang sedang bangkit akibat pandemi COVID-19.

"Sampai hari ini, pandemi COVID-19 belum menunjukkan pelandaian yang signifikan. Bahkan kurvanya cenderung naik turun. Dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masih terasa hingga hari ini," ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu (12/5/2021).

Menurut Syarief kenaikan PPN akan sangat merugikan masyarakat kecil di masa pandemi, terutama pelaku UMKM.

"Selama pandemi COVID-19 banyak masyarakat kecil yang terkena PHK dan banyak juga pelaku UMKM yang beralih usaha sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kenaikan PPN di atas 10% hanya akan menyulitkan masyarakat kecil," terangnya.

Lebih lanjut dia memaparkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK akibat pandemi sejak Maret 2020 telah mencapai 3,05 juta orang.

Dia menilai angka itu turut berpengaruh pada peningkatan angka kemiskinan sebesar 1,13 juta orang selama pandemi Corona yang dirilis BPS RI. Apalagi anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut daya beli masyarakat sampai dengan hari ini masih sangat rendah sehingga perlu didorong dan ditingkatkan oleh pemerintah.

"Dampak pandemi COVID-19 yang paling kelihatan adalah rendahnya daya beli masyarakat yang menyebabkan stagnansi dan penurunan ekonomi sehingga perlu didorong lewat program-program relaksasi," tuturnya.

Diungkapkan Syarief kenaikan PPN di atas 10% akan menimbulkan efek domino yang bisa memberatkan perekonomian RI.

"Daya beli masyarakat sekarang menurun. Lalu dengan kenaikan PPN, maka pembeli akan semakin berkurang. Kondisi ini akan berimbas pada industri dan akan berimbas pula pada pekerja-pekerja di industri dan pabrik-pabrik," paparnya.

Oleh karena itu ia pun mendorong agar pemerintah memikirkan kembali rencana untuk menaikkan PPN tersebut.

"Pemerintah harus benar-benar jeli dalam mengambil kebijakan sehingga tidak semakin menyulitkan ekonomi nasional. Pemerintah harusnya menggiatkan kembali relaksasi pajak dan penguatan e-commerce yang terbukti menjadi angin segar bagi pelaku UMKM," kata Syarief.

Selain itu, politisi senior Partai Demokrat ini juga meminta agar pemerintah fokus memotong rantai penyebaran COVID-19 sembari memulihkan ekonomi nasional.

"Kita harus menyelesaikan hulu masalahnya yakni COVID-19 yang belum melandai hingga hari ini. Pemerintah harus lebih fokus pada persoalan tersebut, bukan menaikkan PPN yang malah semakin memberatkan," tandasnya.

(prf/ega)