Kenaikan Gaji DPR Tidak Tepat

Yogyakarta - Kenaikan gaji DPR terus dihadang. Bahkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pun ikut protes. Hidayat mengatakan rencana kenaikan gaji DPR saat ini belum tepat.Alasannya masih banyak prioritas peningkatan kesejahteraan yang harus diberikan pemerintah kepada rakyat. "Seharusnya fokus peningkatan kesejahteraan itu pada rakyat, seperti paket bantuan peningkatan kesejahteraan petani melalui pupuk murah dan pembangunan perumahan masyarakat miskin," kata Hidayat menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri acara pembukaan HUT Real Estate Indonesia (REI) ke 34 di Yogyakarta, Jumat (10/3/2006).Selain itu katanya, peningkatan kesejahteraan juga harus diberikan kepada guru dan dosen, para PNS dan anggota TNI/Polri golongan rendah. "Itu yang menjadi prioritas," katanya.Menurut Hidayat, kenaikan gaji DPR saat ini baru dalam tahap rencana. Sedang kepastiannya tergantung dari jawaban Depatermen Keuangan apakah anggarannya mencukupi atau tidak.Oleh karena itu, katanya semua pihak diminta bersikap bijak dan adil karena masih banyak golongan masyarakat yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya jika dibanding dengan DPR yang relatif lebih baik."Kita berharap Depkeu dan DPR bisa berlaku bijak, karena masih banyak rakyat kecil yang belum bisa membangun rumah dan masih perlu ditingkatkan kesejahteraannya," katanya.Diakui Hidayat, di satu sisi masyarakat menuntut agar DPR lebih profesional dalam kinerjanya sehingga perlu diberikan apresiasi kepada mereka termasuk kemungkinan penambahan take home pay atau tunjangan lainnya."Namun yang harus diingat profesionlisme itu tidak ada hubungannya dengan harus menambah gaji," katanya. (ddn/)