Polemik TWK, ICW Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Selasa, 11 Mei 2021 18:16 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Nurin-detikcom)
Peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana (Nurin/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri. ICW meminta Firli diperiksa terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alih status pegawai KPK.

"Agar KPK tetap dapat dijaga dari kehancuran dan pembusukan, maka Dewan Pengawas harus mengambil tindakan tegas dan serius. Berbagai akumulasi persoalan dan kegaduhan di KPK tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Ketua KPK dan pimpinan KPK yang lain. Oleh karena itu, ICW mendesak agar Dewan Pengawas KPK mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri, atas berbagai dugaan pelanggaran etik," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangannya, Selasa (11/5/2021).

ICW menyebut kebijakan TWK diduga merupakan upaya terselubung yang didorong oleh Firli melalui Peraturan KPK Nomor 1/2021. Padahal, kata Kurnia, dalam UU Nomor 19/2019 tentang KPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN tidak ada klausul mengenai TWK.

ICW menyebut alih status sebagai ASN maupun TWK telah bertentangan dengan banyak regulasi. Kurnia menilai TWK juga merupakan bagian dari rangkaian pelemahan yang berasal dari internal KPK. ICW setidaknya mencatat 2 hal penting terkait TWK yang tidak meloloskan 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan.

"Pertama, tes ini adalah upaya untuk mengeliminasi penyelidik, penyidik, dan staf KPK yang memiliki integritas melawan korupsi tanpa pandang bulu siapa pun pelaku korupsinya. Rencana pemecatan penyelidik dan penyidik itu juga terjadi di saat KPK sedang menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik pendukung pemerintah," jelasnya.

ICW menduga ada hubungan antara pelemahan KPK dan kasus besar yang sedang ditangani lembaga antirasuah itu. ICW juga mengkritisi pertanyaan dalam TWK yang kontroversial.

"Kedua, substansi TWK memuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan praktik kerja KPK," ujar Kurnia.

ICW pun berharap Presiden Joko Widodo mengeluarkan sikap terkait polemik TWK ini. Jokowi diminta menolak adanya pemberhentian 75 pegawai KPK.

"ICW juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera bersikap dengan menolak adanya pemberhentian puluhan pegawai KPK. Sebab, persoalan ini muncul atas buah dari kebijakan presiden juga tatkala memilih Pimpinan KPK kontroversi seperti Firli Bahuri dan regulasi yang mengakomodir alih status kepegawaian KPK melalui UU 19/2019," ucap Kurnia.

"Jadi, segala persoalan yang timbul akibat dari kekeliruan kebijakan politik hukum pemberantasan korupsi itu mesti diletakkan sebagai tanggung jawab dari presiden," lanjutnya.

Diketahui, tes wawasan kebangsaan yang menjadi syarat pegawai KPK untuk beralih status sebagai aparatur sipil negara atau ASN disorot publik. Pasalnya pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai tidak ada sangkut pautnya dengan KPK. Bahkan disebutkan ada pertanyaan mengenai 'hasrat' dan 'istri kedua'.

Salah seorang sumber detikcom di lingkup internal KPK mengaku mendapatkan pertanyaan mengenai kondisi pribadinya. Dia pun tidak mengerti maksud pertanyaan itu.

"Ada yang ditanya kenapa belum nikah. Masih ada hasrat apa nggak. Ditanya mau jadi istri kedua saya nggak," ucap pegawai KPK itu kepada detikcom, Jumat (7/5).

"Nggak tahu maksudnya hasrat apa," imbuhnya.

Berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan ini sudah disampaikan KPK dalam konferensi pers pada Rabu, 5 Mei 2021. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut aturan tes wawasan kebangsaan itu berdasar pada Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN.

Ketua KPK Firli Bahuri mengaku tidak tahu materi pertanyaan dalam tes itu. "Mohon maaf, itu bukan materi KPK, karena tadi sudah disampaikan yang menyiapkan materi siapa, penanggung jawabnya siapa, kan jelas tadi," ucap Firli.

(run/isa)