Jokowi Digugat Terkait UU Cipta Kerja, Ini Respons KSP

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Selasa, 11 Mei 2021 18:09 WIB
Ade Irvan Pulungan
Tenaga Ahli KSP Ade Irvan Pulungan (Dok detikcom)

Irvan juga menjelaskan perihal tenggat waktu 3 bulan bagi Pemerintah cq Presiden wajib untuk menetapkan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Menurut dia, jangka waktu tersebut berlaku jika tidak ada proses hukum yang masih berjalan.

"Alangkah idealnya kita masih menunggu, walaupun ada amanat 3 bulan dari UUnya. Kan pengertiannya waktu 3 bulan kalau tidak ada proses hukum, kalau ada proses hukum kita harus menghormati proses hukum, kan logikanya begitu. Kita ingin melaksanakan amanat UU itu, misalnya telah disiapkan turunannya setelah 3 bulan berlaku, tapi itu kan kalau tidak ada proses hukumnya," kata Irvan.

Sebelumnya diberitakan, advokat Viktor Santoso Tandiasa menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Penggugat menilai Jokowi lalai karena belum menerbitkan seluruh peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Salah satunya terkait peraturan turunan UU Administrasi Pemerintahan.

"Kami resmi mendaftarkan gugatan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dilakukan Presiden atas tindakan tidak diterbitkannya Peraturan Presiden tentang fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan kekosongan hukum untuk menempuh upaya fiktif positif ke PTUN dengan Nomor Perkara 123/G/TF/2021/PTUN.JKT," kata kuasa hukum pemohon, Eliadi Hulu, kepada wartawan, Selasa (11/5/2021).

Penggugat memiliki sejumlah argumen, salah satunya terjadi perubahan dalam UU Administrasi Pemerintahan, terutama dalam ketentuan yang mengatur tentang Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan setelah UU Cipta Kerja berlaku. Sebelum ada UU Cipta Kerja, upaya fiktif positif dilakukan melalui mekanisme di PTUN. Namun dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja, upaya fiktif positif melalui mekanisme PTUN dihapus.

"Sehingga sejak UU Cipta Kerja diundangkan, PTUN tidak lagi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan fiktif positif," ujar Eliadi.

Halaman

(mae/tor)