Jokowi Digugat Terkait UU Cipta Kerja, Ini Respons KSP

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Selasa, 11 Mei 2021 18:09 WIB
Ade Irvan Pulungan
Tenaga Ahli KSP Ade Irvan Pulungan (Dok detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena dinilai lalai lantaran belum menerbitkan seluruh peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memberi pembelaan.

Tenaga Ahli KSP Ade Irvan Pulungan menjelaskan saat ini UU Cipta Kerja masih dimohonkan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, pemerintah pun menghargai proses hukum yang tengah berjalan.

"Pertama kan memang UU Cipta Kerja ini kan proses hukumnya masih di Mahkamah Konstitusi. Kan sebagian kelompok masyarakat kan memang ada yang melakukan uji materi, judicial review terhadap UU Cipta Kerja ini. Pemerintah masih menunggu hasil dari MK terhadap gugatan yang diajukan," kata Irvan kepada wartawan, Selasa (11/5/2021).

Irvan tak mengerti apa yang menjadi dasar gugatan itu dilayangkan ke PTUN. Sebab, dia belum mendapatkan salinan gugatan tersebut, termasuk dalil-dalil yang disampaikan sang penggugat.

"Saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan atau dasar dari penggugat dia melakukan gugatannya. Karena memang kita kan belum mendapatkan gugatannya, dalam positanya apa yang dia uraikan dalam dalil-dalil hukumnya sehingga dia merasa ada yang dirugikan kepentingannya sehingga dia mengajukan gugatan ke PTUN," tuturnya.

"Kalau dia menggugat ke PTUN konteksnya apa dia sebagai legal standing di PTUN. Apakah dia termasuk orang yang dirugikan sebagai pejabat tata usaha negara, memang kan tentu PTUN objeknya berbeda dengan PN, PA. Objek dan subjek hukumnya kan pasti berbeda. Saya belum melihat secara jauh, hal-hal yang menjadi dasar mereka secara hukum. Kita harus melihat itu secara hukumnya apa yang menguatkan dalil-dalil hukumnya," imbuh Irvan.

Lebih lanjut, Irvan menjelaskan, dari yang dia tahu, instansi terkait sebenarnya sudah membuat peraturan turunan dari Pasal 175 UU Cipta Kerja. Namun, kata dia, lagi-lagi hal itu terkendala uji materi yang masih dalam proses di MK.

"Pasal 175 itu turunannya itu kan yang saya ketahui, para instansi terkait itu sudah membuat turunannya, baik itu PP maupun peraturan presidennya yang terkait dengan klaster-klaster yang ada yang memang menjadi amanat UU itu. Namun, karena UU ini masih di-judicial review di MK, mungkin masih belum mendasar untuk dipublikasikan lah, karena kan pemerintah masih menunggu, masih ada proses hukumnya," papar dia.

Simak video 'Ketemu Serikat Buruh, Moeldoko Janji Kawal UU Cipta Kerja':

[Gambas:Video 20detik]


Selanjutnya
Halaman
1 2