Komisi IX DPR RI menyoroti hasil tes acak para pemudik yang menunjukkan dari 6.742 pemudik, 4.123 di antaranya terkonfirmasi positif Corona. Kondisi ini dinilai bisa berbahaya bagi masyarakat yang ada di daerah.
"Saya itu merasa prihatin dengan laporan hasil tes yang menunjukkan bahwa 6.742 pemudik hasilnya ada 4.123 yang terkonfirmasi positif, artinya ini hampir 60 persen ya. Ini tentu sangat berbahaya ya, berbahaya kenapa? Karena para pemudik yang 60 persen dikhawatirkan menularkan kepada orang di daerah tujuan mereka mudik," kata anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, saat dihubungi, Selasa (11/5/2021).
Dia menyebut kondisi ini diperparah dengan adanya momen mudik lebaran yang masih saja dilakukan oleh masyarakat. Dia menilai ancaman kenaikan kasus Corona usai libur lebaran akan semakin tinggi.
"Iya tentu saja ada, jangankan mudik begitu, orang liburan saja itu berdampak luas, makanya ketika ada libur panjang, seminggu atau dua minggu setelah libur panjang banyak orang terkonfirmasi positif, kenapa? Karena masa inkubasi penularannya 1-2 minggu. Mungkin 1 minggu setelah lebaran atau 2 minggu setelah Lebaran baru akan kelihatan jika memang persoalan mudik ini tidak bisa ditangani dengan benar," ucapnya.
 Seorang pemudik yang menggunakan sepeda motor menyiapkan surat jalan saat terjebak kemacetan di posko penyekatan mudik Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). Polda Metro Jaya menambah jumlah petugas guna mengecek ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi-Karawang, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) |
Saleh lantas menyinggung aturan yang serba tanggung terkait mudik oleh pemerintah. Dia menyebut mudik memang dilarang, tetapi tempat wisata dibuka.
Kemudian Saleh juga menyoroti adanya pertentangan terkait TKA yang beberapa hari lalu masuk ke Indonesia. Keputusan inilah, kata dia, yang akhirnya mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk tidak patuh aturan.
"Kita serba tanggung melarang mudik dan seterusnya tapi orang bisa wisata, orang bisa berpergian bisa jalan-jalan, itu sama saja membuka peluang adanya penyebaran virus. Jadi serba tanggung semua aturan yang dilakukan, saya yakin kalau masyarakat diberi pemahaman utuh juga akan mau, tetapi kalau ada pertentangan kebijakan maka masyarakat akan menolak. Misalnya, orang tidak boleh mudik, tetapi masyarakat baca berita bahwa ada TKA masuk ke Indonesia, kan lucu, tenaga asing boleh masuk dan melakukan mobilitas di Indonesia sementara warga negara sendiri nggak dibolehkan," ujarnya.
Tak hanya Saleh, Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena juga mengungkap terkait bahayanya bukti hasil tes acak para pemudik. Dia meminta masyarakat ekstrahati-hati, khususnya di tengah momen libur Lebaran mudik.
"Iya (berbahaya), perlu ekstrahati-hati," tutur Melki singkat.
 Pemudik sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021) dini hari. Petugas gabungan memutar balikan ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi-Karawang, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) |
Sebelumnya, kabar terkait 60 persen pemudik atau 4.123 orang positif Corona tersebut dilaporkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Secara umum pengetatan yang dilakukan oleh Polri di 381 lokasi, dan operasi ketupat kemarin jumlah pemudik yang di-random testing dari 6.742 konfirmasi positifnya 4.123 orang," kata Airlangga Hartarto dalam siaran pers, Senin (10/5/2021).
"Dan dilakukan isolasi mandiri 1.686 orang dan dirawat 75 orang," lanjut Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Airlangga juga memaparkan, sebanyak 101.097 kendaraan diputar-balik, sedangkan travel gelap yang terjaring sebanyak 346 kendaraan. Ditegaskan juga oleh Airlangga bahwa, sesuai dengan aturan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) mikro, tempat-tempat wisata hanya boleh menampung 50 persen dari kapasitas maksimal dan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Tempat wisata dilarang beroperasi sama sekali di zona merah-kuning.
"Kembali ditegaskan bahwa untuk antar wilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan," tegas Airlangga meluruskan simpang siur informasi.
(maa/isa)
