PKS Kritik Keras Rencana Kenaikan PPN: Sangat Tidak Adil!

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 11 Mei 2021 15:06 WIB
Anis Byarwati
Anis Byarwati (Foto: Dok. Situs DPR)
Jakarta -

Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). PKS menyebut pemerintah mencari jalan pintas dengan rencana menaikkan PPN.

"Saya jelas tidak bisa mengerti ya soal kebijakan pemerintah ini, di satu sisi menurunkan PPN BM, tapi ada pengumuman PPN akan dinaikkan dari 10 persen menjadi 15 persen, dan ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat," Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, saat dihubungi, Selasa (11/5/2021).

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengatakan rencana kenaikan PPN nantinya pasti memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Dia menilai pemerintah terkesan seperti mencari jalan pintas dengan menaikkan PPN.

"PPN lebih dekat ke masyarakat menengah ke bawah kan, kita minum ada PPN, kita makan ada PPN, dan ini jelas akan memberatkan dan ini dampaknya ke semua masyarakat utamanya adalah masyarakat bawah dan juga akan menyulitkan usaha retail, memperberat usaha retail, jadi apa ya, jangan lah mencari jalan pintas untuk mengatasi kekurangan atau shortfall perpajakan, jangan ambil jalan pintas seperti ini," ucapnya.

Tak hanya itu, Anis juga mengaku heran atas keputusan pemerintah menaikkan PPN di tengah pandemi. Menurutnya, ini justru akan menghantam daya beli masyarakat nantinya.

"Masyarakat masih banyak yang kesulitan, masih banyak yang kehilangan pekerjaan, pengangguran juga masih, pengangguran baru juga banyak muncul karena banyak PHK juga kemarin. Jadi pada saat masyarakat sedang susah, janganlah dikeluarkan kebijakan yang tidak memihak, kan jadi dipertanyakan keberpihakan pemerintah toh, karena giliran PPNBM diturunkan, giliran ini menyangkut masyarakat bawah, menyangkut konsumsi dan jasa masyarakat justru dinaikkan, ini akan menghantam daya beli," ujarnya.

"Jadi kebijakan ini menjadi membingungkan, kita lagi tertatih-tatih me-recovery ekonomi kita yang kemarin tersuruk akibat pandemi, ini justru membuat kebijakan yang menghantam daya beli, jadi saya sangat tidak setuju dan meminta pemerintah untuk tidak mengambil kebijakan yang sangat tidak adil seperti ini," lanjutnya.

Anis pun lantas memberikan masukan terkait penyelesaian kekurangan pajak. Dia menyarankan pemerintah berani menerapkan pajak khusus atau wealth tax untuk orang-orang kaya.

"Untuk kekurangan pajak ini, jangan dari situ jalannya gitu, ini kan namanya ambil jalan pintas gitu. Ada itu, saya sempat sarankan terkait adanya wealth tax, gimana mengambil pajak dari orang-orang yang berpunya di jumlah tertentu, dan itu sudah diterapkan di beberapa negara. Pajak itu kan harus fair, orang yang berpenghasilan pendapat sekian pajak harus sekian, supaya adil, sekarang saya malah mintanya PPN diturunkan karena menyangkut masyarakat bawah," jelasnya.

Seperti diketahui, rencana kenaikan PPN disampaikan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo saat rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia mengungkapkan kebutuhan keuangan negara, khususnya untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pembiayaan korporasi, UMKM, dan insentif, mengalami perubahan.

"Kenapa kok ada diskusi terkait PPN yang sempat didiskusikan oleh teman-teman wartawan beberapa hari terakhir kemarin, bahwa waktu ke waktu kebutuhan akan uang negara yang dikhususkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pembiayaan korporasi, UMKM, insentif itu mengalami perubahan," kata dia kemarin.

(maa/gbr)