Pemerintah Diminta Batalkan Pilkada Irjabar

Jakarta - Sejumlah LSM, anggota DPD Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) mendesak pemerintah untuk membatalkan Pilkada Irian Jaya Barat (Irjabar) yang akan dilangsungkan Sabtu 11 Maret besok.Alasannya, jika pilkada tetap dipaksakan, hanya akan memunculkan konflik horisontal di Papua.Desakan disampaikan Sekretaris Badan Pengurus PBHI M Arfiandi Fauzan, anggota DPD asal Papua Ferdinanda Yatipai, anggota MRP Pdt Hofni Simbiak, dan Kepala Operasional Kontras Indria Bernida dalam jumpa pers bersama di kantor PBHI, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat (10/3/2006).Menurut Arfiandi, pembatalan pilkada seharusnya dilakukan pemerintah karena hampir dua sampai tiga minggu belakangan telah terjadi intimidasi kepada masyarakat Irjabar yang menolak atau tidak mau ikut pelaksanaan pilkada."Bahkan muncul opini bahwa masyarakat yang menolak akan ditangkapi dan di penjara selama 12 bulan," kata Arfiandi.Lebih jauh, Arfiandi menilai pemerintahan SBY-JK telah mengkhinati UU 21/2001 tentang Otsus Papua. Seharusnya pemerintah menghargai penerimaan Papua terhadap UU tersebut."Ini jelas sinyalemen umum yang bisa ditangkap, pemerintah pusat melaksanakan politik devide et empira ke masyarakat Papua. Padahal Irjabar ditolak sebagian besar masyarakat Papua, khususnya rekomendasi MRP yang disampaikan ke Wapres," katanya.Anggota DPD Papua Ferninanda menambahkan, otsus lahir untuk meredam masyarakat Papua. Namun, saat masyarakat menjalankannya, pemerintah pusat malah mementahkan UU tersebut. "Kalau pilkada dipaksakan, lebih baik UU itu diberikan kembali ke perintah. Artinya kita minta merdeka," katanya. (jon/)