KPK: Penyelidikan OTT Bupati Nganjuk Sejak April 2021 oleh Bareskrim Polri

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 10 Mei 2021 12:14 WIB
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat
Foto: Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (dok. situs resmi Kabupaten Nganjuk)
Jakarta -

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terkait dugaan jual-beli jabatan di wilayah pemerintahannya. Dalam perkara ini, KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri yang telah menyelidiki sejak bulan April 2021.

"KPK sejak awal dalam kegiatan ini, men-support penuh Tim Bareskrim Mabes Polri yang telah melakukan penyelidikan sejak sekitar April 2021 atas dugaan TPK penerimaan sejumlah uang untuk mengurus promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepasa wartawan, Senin (10/5/2021).

Dia mengatakan OTT ini merupakan sinergi KPK dan Polri. Dia mengatakan saat ini proses pemeriksaan terhadap para pihak yang terjaring OTT masih dilakukan.

"Kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Timur ini, merupakan sinergi antara KPK dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK mengamankan 10 orang dalam OTT Bupati Nganjuk. Kesepuluh orang itu masih diperiksa di Polres Nganjuk.

"Informasi yang kami terima sejauh ini, tim gabungan telah melakukan permintaan keterangan atas dukungan jajaran Polres Nganjuk, terhadap sekitar 10 orang yang diamankan. Di antaranya Kepala Daerah dan beberapa ASN (aparatur sipil negara) di Pemkab Nganjuk," kata Ali.

KPK juga mengamankan bukti terkait perkara. Barang bukti tersebut merupakan uang dalam pecahan rupiah yang masih dalam proses konfirmasi kepada pihak yang diamankan itu.

"Adapun bukti yang ditemukan dan diamankan di antaranya berupa uang dalam pecahan rupiah yang saat ini masih dilakukan penghitungan dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang telah diamankan tersebut," kata Ali.

Rahman ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait jual-beli jabatan di wilayah pemerintahannya. Uang ratusan juta juga disita KPK dalam OTT Rahman.

Status Rahman pun masih sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjerat OTT Bupati Nganjuk.

Tonton video 'Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Kena OTT KPK, Ini Profilnya!':

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)