KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, terkait kasus jual-beli jabatan. OTT Bupati Nganjuk itu dilakukan KPK berkolaborasi dengan Bareskrim Polri.
"Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara KPK dengan Bareskrim Polri," ujar plt jubir KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (10/5/2021).
Ali tak bicara banyak terkait OTT Bupati Nganjuk tersebut. KPK, kata Ali, akan segera memberikan keterangan pers.
"Tim penyelidik akan segera menentukan sikap dalam waktu 1x24 jam terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Informasi perkembangan selanjutnya akan segera kami sampaikan," tutur Ali Fikri.
Bupati Nganjuk dan pihak-pihak yang terjaring OTT masih dalam pemeriksaan. Status Novi pun masih sebagai terperiksa.
Salah seorang sumber detikcom di KPK menyebutkan uang senilai ratusan juta rupiah yang disita penyidik pada Minggu (9/5) malam diduga merupakan suap untuk Bupati Novi terkait jual-beli jabatan di wilayahnya. Novi disebut menetapkan tarif bagi jajarannya untuk mendapatkan jabatan.
"Untuk camat Rp 100 juta, untuk staf hingga Rp 50 juta," bisik seorang sumber detikcom, Senin (10/5/2021).
Di sisi lain, ada informasi yang menyebutkan Kasatgas Penyelidik KPK yang memimpin OTT Bupati Nganjuk itu adalah Harun Al Rasyid. Dia merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang dikabarkan tidak lulus tes wawasan kebangsaan yang menuai kontroversi.
Tonton video 'Penampakan 3 Ruangan Pemkab Nganjuk Disegel KPK':
