Jadi Penyelenggara Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK, Begini Profil BKN

Yulida Medistiara - detikNews
Minggu, 09 Mei 2021 11:21 WIB
Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. Seperti yang terlihat di Gedung BKN, Jakarta, Sabtu (1/6/2019).
Gedung BKN (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pertanyaan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN menjadi polemik gara-gara sejumlah pertanyaan nyeleneh. KPK menyebut semua materi pertanyaan itu disusun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan 4 instansi lainnya. Seperti apa profil BKN?

Dikutip dari website resmi BKN, Minggu (9/5/2021), awalnya BKN bernama Kantor Urusan Pegawai yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tertanggal 30 Mei 1948. Saat itu sebagian pegawai negeri berada di bawah pemerintah RI dan sebagian lagi di bawah pemerintah Hindia Belanda.

Dalam perkembangannya, Kantor Urusan Pegawai berubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Peraturan pemerintah itu merupakan aturan turunan dari UU nomor 18 tahun 1961.

Kemudian pada 11 Agustus 1999, keluarlah Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara (BKN). Secara resmi sejak 11 Agustus 1999, BAKN berubah menjadi BKN.

Berdasarkan Keppres itu, BKN merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden serta dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

BKN mempunyai tugas pokok membantu presiden dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara dalam rangka terciptanya sumber daya manusia aparatur negara yang profesional serta berkualitas dan bermoral tinggi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, BKN menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian negara;
b. perencanaan pengembangan kepegawaian negara;
c. penyusunan kebijakan penggajian dan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil;
d. penyusunan norma dan standar baik teknis maupun profesional bagi jabatan negeri;
e. penyediaan calon pejabat struktural dan fungsional tertentu bagi semua instansi
pemerintah termasuk untuk Daerah Otonom;
f. pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sumber daya
manusia Aparatur Negara;
g. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
h. pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian negara, pengelolaan
dan pengolahan data dan penyajian informasi yang mendukung pengembangan sumber
daya manusia Aparatur Negara;
i. penyelenggaraan administrasi sumber daya manusia Aparatur Pemerintah yang meliputi
pemberian pertimbangan, persetujuan dan/atau penetapan mutasi kepegawaian dan
pensiun;
j. perumusan, pelaksanaan dan koordinasi sistem pengawasan kepegawaian yang efektif
dan efisien berdasarkan prinsip akuntabilitas;
k. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian kepada instansi pemerintah;
l. koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian dengan
instansi pemerintah;
m. penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara.

Saat ini BKN dipimpin oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Kemudian Kepala BKN dibantu oleh Sekretariat Utama; Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian; Deputi Bidang Pembinaan Kepegawaian; Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian; Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; serta Inspektorat Utama.


Polemik Tes Wawasan Kebangsaan Alih Status Pegawai KPK

Sementara itu, sejumlah pihak mempersoalkan beberapa pertanyaan yang dinilai kontroversial ada dalam soal tes peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Pertama, ada yang mengaku ditanya soal doa qunut yang biasanya dibaca sebagian umat Islam saat salat Subuh.

"Ya ditanya subuhnya pakai qunut apa nggak? Ditanya Islam-nya Islam apa? Ada yang ditanya kenapa belum nikah, masih ada hasrat apa nggak?" ujar salah satu pegawai KPK, Rabu (5/5/2021).

Selain itu, ada pegawai perempuan KPK yang ditanyai tentang persoalan pribadi. Ada pegawai perempuan KPK yang ditanya bersedia menjadi istri kedua atau tidak. Selain itu, ada pula pertanyaan soal bersedia atau tidak melepas jilbab yang ditanyakan kepada pegawai KPK.

"Aku ditanya bersedia nggak lepas jilbab. Pas jawab nggak bersedia, dibilang berarti lebih mementingkan pribadi daripada bangsa negara," ucap pegawai KPK itu, Jumat (7/5).

Pertanyaan-pertanyaan nyeleneh itu kemudian memicu polemik dan kritik kepada KPK hingga penyelenggara tes. Sedangkan KPK melemparkan 'bola panas' kepada penyelenggara asesmen, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen. Seperti dijelaskan sebelumnya, asesmen tes wawasan kebangsaan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (8/5/2021).

Dia mengatakan BKN turut melibatkan sejumlah instansi, seperti BIN, BAIS-TNI, Pusintel TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ali menyebut semua materi berupa soal serta pertanyaan saat wawancara disusun BKN bersama lembaga-lembaga tersebut.

"Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. Sebelum melaksanakan wawancara, telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut," ucapnya.

Simak penjelasan BKN di halaman berikutnya.

Tonton Video: Abraham Samad Duga Ada Skenario di Balik Tes TWK KPK

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2