Permasalahan hukum di masyarakat sangat beragam. Hal itu terlihat dalam berbagai pertanyaan pembaca dalam rubrik konsultasi hukum detik's Advocate.
Berikut rangkuman detik's Advocate dalam sepekan ini:
Teror Pinjaman Online (Pinjol)
Hal itu diceritakan pembaca detik's Advocate, inisial YS. Ia mengaku mendapatkan teror dari debt collector karena nunggak pembayaran. Namun, penagihan itu dinilai sudah kelewatan karena main ancam dengan segara cara.
Permasalahan di atas dijawab oleh Slamet Yuono, S.H., M.H. (partner pada Kantor Hukum 99 & Rekan). Langkah hukum yang dapat dilakukan apabila mendapat teror dari pinjol:
1. Pengaduan Ke Satgas Waspada Investasi/SWI
Peminjam yang diteror dapat membuat dan mengirimkan Surat Pengaduan ke Ketua Satgas Waspada Investasi yang beralamat di Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 10710 DKI Jakarta Indonesia. Dalam pengaduan tersebut diuraikan antara lain mengenai:
- Identitas pelapor, nomor kontak pelapor dan kronologi peristiwa;
- Uraian mengenai tindakan penagihan yang dilakukan Fintech Lending melalui debt collector seperti: menyebarkan data nasabah ke medsos atau ke kontak-kontak yang ada di kontak nasabah, poster buronan atau ditempel foto para nasabahnya dan disebarluaskan ke medsos dan tindakan tidak berkenan yang lainnya;
- Melampirkan bukti-bukti seperti: screenshot percakapan baik melalui WhatsApp, SMS atau lainnya, bukti foto atau video jika tindakan penagihan yang tidak pantas dilakukan secara langsung, atau bukti-bukti lain yang relevan.
2. Lapor ke Kepolisian RI terkait Tindak Pidana ITE
Peminjam juga bisa membuat laporan polisi ke Kepolisian Republik Indonesia atas tindakan yang dilakukan Fintech Lending melalui debt collectornya, karena tindakan yang dilakukan oleh Fintech Lending tersebut adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum.
1) Terkait akses ilegal data pribadi dapat dijerat Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 48 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 32 ayat (2):
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak."
Sanksinya diatur dalam Pasal 48:
"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2) Terkait penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3):
"Setiap Orang dengan dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."
Sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (3):
"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."
Trading Kripto dengan Joki
Seorang pembaca menanyakan apakah trading menggunakan joki diperbolehkan secara hukum atau tidak. Advokat Alvon Kurnia Palma, SH, MH menjelaskan di Indonesia saat ini hanya terdapat 13 pedagang mata uang kripto yang berwenang melangsungkan jual beli mata uang kripto yang meliputi :
1. PT. Crypto Indonesia Berkat,
2. PT. Upbit Exchange Indonesia,
3. PT. Tiga Inti Utama,
4. PT. Indodax Nasional Indonesia,
5. PT. Pintu Kemana Saja,
6. PT. Zipmex Exchange Indonesia,
7. PT. Bursa Cripto Prima,
8. PT. Luno Indonesia ltd,
9. PT. Rekeningku dotcom Indonesia,
10. PT. Indonesia Digital Exchange,
11. PT. Cipta Coin Digital,
12. PT. Triniti Investama Berkat, dan
13. PT. Plutonex Digital Asset.
Dalam perjanjian antara pedagang dengan pelanggan harus terdapat klausul tentang informasi tentang risiko fluktuasi harga, kegagalan sistem dan risiko terkait lainnya. Setelah itu, barulah pedagang dapat menerima dana milik pelanggan, memberikan wallet sebagai media penyimpan aset kripto dan melangsungkan perdagangan aset kripto. Dalam perdagangannya, antara pedagang dengan pelanggan, diverifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka.
Dalam alur proses yang disebutkan di atas, tidak terdapat pihak lain yang menamakan dirinya sebagai joki (executor). Kecuali pelanggan memposisikan dirinya sebagai joki atau pelanggan meminta pihak lain untuk menjadi joki dalam jual beli kripto sebagai aset. Apabila ada maka perjokian itu di luar logika alur proses perdagangan mata uang kripto sebagai aset.
Pedagang tidak memiliki tanggung jawab atas perbuatan pelanggan apabila sudah diluar dari perjanjian yang dibuat dan tiada hubungan hukum antara pedagang (exchanger) dengan joki. Kecuali antara pelanggan dengan joki ada perjanjian tersendiri terkait dengan proses perjokian. Apabila ada yang menjual mata uang kripto selain pedagang dan pelanggan yang diawasi oleh lembaga kliring berjangka maka setiap orang harus ekstra hati-hati atas potensi terjadinya penipuan.
Mau Ganti Nama Atas Bisikin Mbah Dukun
Sesuai UU, setiap perubahan nama yang tercantum dalam bentuk akta harus seizin Pengadilan Negeri. Alasannya beragam, dari salah ejaan, pindah agama atau ganti kelamin. Tapi bagaimana bila alasan dapat bisikan dari mbah dukun?
Pertanyaan tersebut diterima Posbakum PN Jember Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) dari masyarakat yang meminta saran ke Posbakum. Paralegal Posbakum FH Unej, Savira Anggraeni, S.H. menyatakan alasan perubahan nama, pada dasarnya tidak tercantum secara jelas dalam UU Administrasi Kependudukan bahwa dalam suatu permohonan wajib untuk mencantumkan alasan perubahan nama. Namun mengingat suatu permohonan (Perdata) pada pengadilan negeri harus memuat Posita (landasan permohonan) dan Petitum (permintaan), maka penting kiranya untuk menuangkan alasan-alasan perubahan nama pada posita dalam permohonan tersebut.
Hanya saja, mengenai alasan-alasan yang dianggap di luar nalar seperti bisikan dari mbah dukun cukup beresiko apabila diteruskan dalam tahap persidangan. Dalam hal ini peran Posbakum adalah untuk menyaring dan memberikan advis kepada pemohon bahwasanya alasan tersebut sesungguhnya tidak cukup kuat untuk merubah nama dalam Akte Kelahiran yang nantinya akta tersebut dapat dijadikan dasar untuk merubah dokumen-dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, Buku Nikah, Sertifikat Tanah, Surat-surat terkait perbankan, asuransi dan lain sebagainya yang dinilai cukup beresiko apabila alasan penggantian Akta Kelahiran tersebut hanya sebatas bisikan dari mbah dukun.
Maka dari itu kami tidak menyarankan untuk melanjutkan ke tahap persidangan mengingat resiko permohonan tersebut ditolak oleh majelis cukup tinggi.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video: Waspada Pakai Pinjol untuk Rayakan Lebaran
