Waket MPR Minta Ketegasan Pemerintah soal Masuknya WN China ke RI

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan masuknya kembali Warga Negara Asing (WNA) asal China di masa pandemi COVID-19. Pasalnya pemerintah telah membuat larangan mudik Lebaran untuk memotong laju pandemi COVID-19, tapi masih membuka keran masuknya WNA ke Indonesia.

Syarief Hasan meminta ketegasan pemerintah untuk melakukan pembatasan dan pelarangan WNA masuk ke Indonesia. Ia pun menyesalkan masuknya WNA asal China yang merupakan episentrum pertama COVID-19 di tengah situasi pandemi yang belum berkesudahan.

"Pemerintah mesti tegas, bukan hanya melarang masyarakat mudik Lebaran, tetapi juga membatasi masuknya WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus COVID-19," ujar dia dalam keterangannya, Minggu (9/5/2021).

"Kebijakan pemerintah kontraproduktif dengan membiarkan WNA asal China masuk ke Indonesia di tengah pelarangan mudik Lebaran dalam negeri," ungkapnya.

Baca juga: Temui Menhub, Ketua MPR Bahas Prosedur Legalitas Kendaraan Kustom

Diungkapkannya, memang empat kloter pesawat carteran yang membawa 352 WNA asal China tiba di Bandara Maleo Morowali, Sulawesi Tengah. Pesawat carteran dengan menggunakan maskapai penerbangan Wings Air ini tiba pada Rabu, (5/5/2021).

WNA asal China tersebut langsung menuju ke lokasi pembangunan smelter di Morowali dan 89 WNA di antaranya akan melanjutkan perjalanan menuju PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya, penerbangan pesawat carteran Lion Air tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta yang juga mengangkut WNA asal Wuhan, China pada Ahad (2/5/2021). Dua hari setelahnya, 85 WNA asal China kembali tiba di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat carteran China Southern Airlines pada Selasa (4/5/2021).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menegaskan agar pemerintah fokus dalam upaya-upaya pengetatan masuknya WNA ke Indonesia.

Baca juga: Hentikan Teror KKB di Papua, Bamsoet Minta Negara Tak Buka Diskusi

"Kasus positif COVID-19 masih terus bertambah dari hari ke hari. Pemerintah harusnya mengambil langkah-langkah taktis untuk mengupayakan pencegahan penyebaran COVID-19 dari luar negeri," ungkapnya.

Menurutnya, apalagi berdasarkan konfirmasi dari Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan menyebutkan 2 orang WNA asal China yang tiba pada Selasa (4/5/2021) teridentifikasi positif COVID-19 sehingga harus menjalani isolasi di Hotel Hariston Bandengan, Jakarta Utara.

Syarief Hasan mengungkapkan pandemi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan pelandaian yang cukup signifikan.

"Pemerintah harusnya memahami bahwa kita memiliki potensi kenaikan kasus seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia dari negara-negara episentrum COVID-19 di dunia," ungkapnya.

Baca juga: Waket MPR Ingatkan Transparansi Harus Jadi Prioritas Pemprov Sulsel

Ia mengutip berdasarkan data terbaru dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebutkan kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 1,7 juta kasus dengan 46 ribu pasien di antaranya meninggal dunia, per Sabtu (8/5/2021). Sementara itu, kasus positif COVID-19 di dunia telah mencapai 156 juta kasus COVID-19.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang terkesan kontradiksi.

"Pemerintah melakukan pengetatan dan pelarangan mudik, namun terkesan membiarkan masuknya WNA, bahkan ada di antara WNA tersebut yang terpapar COVID-19. Hal ini tentu berbahaya bagi proses penanganan pandemi COVID-19 sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan tegas untuk membatasi masuknya WNA ke Indonesia," tutup Syarief. (fhs/ega)