Perseteruan antara Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang dipicu masalah karantina demi mencegah Corona belum usai. Beda gaya komunikasi dinilai jadi pemicu perseteruan belum usai.
"Saya rasa ini adalah soal komunikasi dan gaya komunikasi. Kedua pemimpin ini punya gaya komunikasi yang berbeda sehingga ada komunikasi yang terputus di sini," kata Akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan PhD, Sabtu (8/5/2021).
Baca juga: Gubsu Edy Vs Walkot Bobby Belum Usai |
Dia menilai perseteruan ini berawal dari koordinasi yang tak berjalan baik antara Bobby dan Edy. Menurutnya, Pemko Medan merasa tak dilibatkan dalam karantina yang dilakukan di wilayahnya.
"Kalau dilihat lebih kepada faktor koordinasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga pelibatan daerah kabupaten/kota perlu ditingkatkan lagi," kata Indra.
Dia menilai perseteruan Edy dan Bobby bakal berdampak buruk bagi masyarakat. Menurutnya, warga butuh pemimpin yang saling bekerja sama demi mengatasi pandemi COVID-19 yang telah melanda Sumut sejak 2020.
"Perseteruan ini juga tidak akan berdampak baik bagi masyarakat, menghambat komunikasi dan koordinasi sementara untuk penanganan COVID- 19 perlu kerjasama yang efektif antar pimpinan. Jadi saya melihat lebih kearah koordinasi yang terhambat," ucapnya.
Dia khawatir masalah perseteruan akibat beda gaya komunikasi ini terus berlanjut. Indra menyarankan keduanya segera mengatasi hambatan komunikasi agar tak merugikan masyarakat.
"Penanganan COVID- 19 inikan bukan main-main, perlu fokus dan koordinasi yang baik. Koordinasi berarti komunikasi kalau di situ lemah maka tujuan dari kebijakan yang ingin dicapai tentunya akan terhambat dan akan sangat merugikan masyarakat. Karena sudah dibebankan dengan ekonomi yang tidak stabil, Corona yang belum hilang ditambah lagi koordinasi pemimpin yang tidak berjalan baik," ucap Indra.
Perseteruan antara Bobby dengan Edy berawal dari protes Bobby soal karantina WNI yang baru pulang dari luar negeri. Dia merasa Pemprov Sumut tidak melibatkan Pemko Medan dalam pembahasan lokasi isolasi WNI di Medan. Lokasi karantina ini disebutnya tersebar di lima hotel dan beberapa kantor milik Pemprov Sumut yang ada di Medan.
"Ini karantina adanya di Medan dibuat. Memang WNA (warga negara asing) di Deli Serdang dekat bandara, untuk di Medan ada beberapa hotel dan beberapa kantor dinaslah kita bilang milik provinsi, bukan Kota Medan. Karena ini wilayahnya provinsi, tapi kami meminta agar Kota Medan diberi informasi lebih lanjut," kata Bobby kepada wartawan, Rabu (5/5).
Menurut Bobby, Pemko Medan harusnya dilibatkan agar bisa menambah personel untuk mengawasi para WNI yang sedang dikarantina. Dia mengaku khawatir WNI yang sedang dikarantina keluyuran.
"Karena seperti keluar hotel, begitu ada keluarganya yang datang. Sementara pasukan di sana tidak paham, harusnya Kota Medan diinformasikan agar penambahan pasukan di sana apakah dari BPBD kita, Satpol PP kita, itu bisa membantu Provinsi Sumut menambah personel, hotelnya sampai hari ini ada lima hotel," ujar Bobby.
