DPR Memang Menjengkelkan

Jakarta - Kompas dan Jawa Pos Jumat (10/3/2006) ini mengangkat topik kenaikan pendapatan anggota DPR. Meskipun belum mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan, bisa dipastikan kenaikan ini tinggal direalisasi saja, karena sebelumnya sudah dibahas dan disahkan oleh pihak DPR dan pemerintah.Gaji memang tidak naik, tapi dengan memainkan komponen tunjangan, maka anggota DPR dengan leluasa bisa menaikkan pendapata sesukanya. Kali ini, tunjangan komunikasi dinaikkan secara mencolok, berkisar Rp 8,5 juta - Rp 10 juta. Demikian juga dengan tunjangan kehormatan.Kalau dihitung, pendapatan total (take home pay) Ketua DPR, semula Rp 73,77 per bulan, pada 2006 ini naik menjadi Rp 89,24 juta. Wakil Ketua, dari Rp 61,59 juta menjadi Rp 75,18 juta. Anggota yang menjadi ketua alat kelengkapan dewan, dari Rp 37,87 juta menjadi Rp 52,25 juta; wakil ketua alat kelengkapan, dari Rp 37,64 menjadi Rp 51,18. Anggota biasa naik dari Rp 36,81 menjadi Rp 49,41.Ini adalah kenaikan kedua dalam enam bulan terakhir. Pertengahan tahun lalu pendapatan mereka juga naik tinggi, antara lain dengan mengotak-atik penambahan komponen tunjangan kunjungan kerja. Meski saat itu kenaikan itu mendapat kritik dari banyak kalangan, DPR tetap pada keputusannya.Agaknya apa yang akan terjadi dengan kenaikan kali ini juga akan belangsung sama: meski anggota DPR diteriakin sekencang-kencanganya, kenaikan gaji tetap berlalu. Dalih yang dikemukakan pun sama: pertama, sudah ditetapkan DPR dan pemerintah; kedua, meningkatkan kinerja; ketiga, menjaga independensi dewan.Jika saja anggota DPR adalah sosok-sosok yang profesional, dan jika DPR adalah lembaga yang kredibel, maka kenaikan pendapatan kali ini tidak perlu terjadi. Alasannya: kenaikan tahun lalu belum dievaluasi, sehingga dasar pemikiran untuk kenaikan tahun ini belum diketahui. Tapi rupanya anggota DPR bisa dan biasa bergerak tanpa latar belakang pemikiran.Kalau alasannya untuk meningkatkan kinerja, apakah selama enam bulan terakhir, sejak kenaikan pertengahan tahun lalu, kinerja DPR meningkat pesat? Semua orang tahu, jawabnya, tidak. Bahkan lembaga perwakilan rakyat itu kini dikenal sebagai stempel pemerintah, karena selalu saja setuju dengan apa kata pemerintah.Mungkin saja ada anggota dewan yang berkelit, ukuran kinerja dewan bukan pada sikap setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah, sebab banyak kebijakan baik yang harus didukung. Katakanlah argumentasi itu benar, tapi bagaimana dengan produktivitas DPR dalam membuat undang-undang? Bukankah ini tugas penting?Jangan tanya soal independesi anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena soal ini memang tidak bisa diukur. Ada kualitas-kualitas tertentu yang kadang sulit dipahami oleh awam untuk menentukan independensi mereka.Namun, ketika kita sering menyaksikan anggota DPR berteriak lantang menentang kebijakan pemerintah, tetapi pada saat mengambil keputusan teriakan lantang itu mereda dan malah balik menyetujui apa yang dilakukan pemerintah, kita mau bilang apa? Ada apa di balik perubahan sikap mendadak sebagian besar anggota dewan? Apakah salah bila muncul dugaan ada permainan -- yang juga seing dikait-kaitkan dengan uang -- di balik perubahan sikap itu? Lalu, mengapa yang bisa berubah sikap itu selalau saja mengulangi lakunya untuk isu yang lain? Betulkah mereka sedang memperdagangkan isu di hadapan mereka yang tengah terpojok oleh isu tersebut?Banyak pertanyaan yang bisa diajukan untuk menggugat kesahihan dalih kenaikan pendapatan anggota DPR ini. Tidak terkecuali dengan dalih bahwa kenaikan itu sudah ditetapkan oleh pihak DPR dan pemerintah. Mentang-mentang keputusan untuk menaikkan pendapatan itu ada di tangan DPR dan pemerintah, apakah dengan suka-suka mereka bisa menaikkan pendapatan mereka sendiri? Bagaimana dengan moral obligation, bagaimana dengan empati mereka di tengah kemiskinan yang kian menjadi? Jika DPR ngotot menaikkan pendapatan mereka, lalu apa bedanya dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung yang memperpanjang sendiri masa kerja pimpinan dan anggota MA? Bukankah kritik keras itu datang dari DPR?Menjengkelkan memang. (nrl/)