Catat! Keluar-Masuk Depok Wajib Punya SDKM dari Kelurahan

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 13:27 WIB
Wali Kota Depok M Idris Abdul Somad menjelaskan tentang penanganan COVID-19 di Kota Depok
Wali Kota Depok M Idris Abdul Somad (screenshot video)
Depok -

Pemkot Depok mengeluarkan kebijakan dalam rangka mendukung larangan mudik 2021. Mirip dengan Jakarta, bagi warga yang dikecualikan, keluar dan masuk Kota Depok wajib mengantongi surat dispensasi keluar masuk (SDKM) yang dikeluarkan kelurahan setempat.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 443/201.1-Huk/Satgas tentang Pengendalian Mobilitas Penduduk Selama Masa Sebelum Peniadaan Mudik, Pada Masa Peniadaan Mudik dan Setelah Masa Peniadaan Mudik dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diteken Wali Kota Depok M Idris pada 28 April 2021.

"Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikecualikan dari kebijakan peniadaan mudik, yang akan masuk ke wilayah Kota Depok, wajib menunjukkan surat dispensasi keluar masuk (SDKM) atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari daerah asal," demikian bunyi edaran tersebut seperti dilihat detikcom, Jumat (7/5/2021).

Dijelaskan, warga yang masuk Kota Depok harus melapor ke RT/RW dan Satuan Tugas Kampung Siaga Tangguh Jaya (SKTJ) setempat. Setelah itu, warga diharuskan melakukan isolasi mandiri minimal 3 hari.

Surat edaran tersebut mengatur protokol mobilitas penduduk pada masa sebelum, selama, dan setelah larangan mudik. Berikut selengkapnya:

a. Setiap anggota masyarakat wajib mengikuti protokol peniadaan mudik, dengan merujuk kepada Permenhub No.13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19, Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nasional No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Ramadhan 1442 H.
b. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikecualikan dari kebijakan peniadaan mudik, yang akan keluar wilayah Kota Depok, bentuk dispensasi diberikan dengan Surat Dispensasi Keluar Masuk (SDKM) yang dikeluarkan oleh lurah setempat.
c. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikecualikan dari kebijakan peniadaan mudik, yang akan masuk ke wilayah Kota Depok wajib menunjukkan SDKM atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari daerah asal, selanjutnya melapor diri kepada RT/RW/Satgas Kampung Siaga Tangguh Jaya (SKTJ) yang dituju dan melakukan isolasi mandiri minimal 3 hari.
d. Untuk mengendalikan mobilitas penduduk, dibentuk posko penyekatan dan posko multi fungsi di beberapa titik yang berpotensi terjadinya pergerakan orang
e. Untuk mengendalikan mobilitas penduduk yang masuk ke Kota Depok, pada masa setelah cuti Idul Fitri dilakukan pengawasan dan operasi yustisi administrasi kependudukan.

Surat edaran tersebut juga mengatur kegiatan di tempat wisata, pusat perbelanjaan dan bioskop. Untuk tempat pembelanjaan dan bioskop, diperbolehkan beroperasi dengan maksimal kapasitas pengunjung 30 persen.

"Sanksi terhadap pelanggaran surat edaran ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa sanksi sosial, sanksi administratif, dan sanksi pidana," terang bunyi SE tersebut.

Simak video 'Cara Ajukan SIKM Jakarta Saat Mudik Dilarang':

[Gambas:Video 20detik]



(mei/tor)